
TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan menyelenggarakan rembuk stunting, Kamis (21/3). Forum tahunan ini untuk membahas dan merumuskan langkah strategis dalam percepatan penurunan stunting di Bumi Tenguyun.
Wakil Bupati Bulungan, Ingkong ala, menjelaskan bahwa titik dimulainya pembangunan sumber daya manusia (SDM) dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan anak sekolah, karena masa ini merupakan masa emas untuk mencetak manusia yang unggul. Ia menekankan pentingnya menekan kasus stunting, kematian bayi, dan jumlah kematian ibu yang terus meningkat.
"Stunting bukan hanya masalah kesehatan semata, di mana aspek non-kesehatan menjadi faktor yang berpengaruh. Seringkali masalah non-kesehatan, seperti masalah ekonomi, sosial-budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan dan masalah degradasi lingkungan terkait ketersediaan air bersih dan sanitasi layak menjadi akar permasalahan stunting," kata Ingkong Ala kepada Radar Kaltara, kemarin (21/3).
Data dari bulan timbang pada Agustus 2023 menunjukkan bahwa jumlah balita pendek dan sangat pendek di Bulungan sebanyak 648 bayi balita atau sebesar 8,63 persen dari total balita yang diukur.
Meskipun kondisi tersebut membaik dari tahun sebelumnya dan mengalami penurunan sebanyak 4,07 persen. Namun, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan RI, tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Bulungan tahun 2022 masih sebesar 18,9 persen sehingga tetap menjadi tantangan untuk diselesaikan. Terlebih lagi, Presiden menetapkan target 14 persen pada tahun 2024.
"Saya sangat mendukung dan mengapresiasi dilaksanakannya rembuk stunting sebagai bagian konvergensi percepatan penurunan stunting atau KP2S di Kabupaten Bulungan," ungkapnya.
Rembuk stunting, sambung Ingkong Ala, merupakan suatu upaya identifikasi permasalahan stunting dan perumusan strategi penanganannya secara komprehensif dan terintegrasi lintas stakeholder.
"Langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor maupun lembaga non-pemerintah dan masyarakat hingga level desa di Kabupaten Bulungan," bebernya.
Dalam hal ini, ia berharap komitmen bersama dalam melaksanakan rembuk stunting ini, terutama dari tim percepatan penurunan stunting di level kabupaten, kecamatan maupun desa agar hasilnya dapat disusun rencana intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif yang nantinya diprioritaskan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025.
Sehingga target indikator pembangunan bidang kesehatan untuk menurunkan prevalensi stunting pada anak di bawah usia 2 tahun dapat tercapai dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Bulungan, khususnya serta menjadikan generasi unggul di daerah.
"Kita berharap Kabupaten Bulungan bisa segera zero stunting," pungkasnya. (jai/har)



