alexametrics
28.7 C
Tarakan
Friday, August 19, 2022

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 Disepakati Bersama

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), menggelar Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan II Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Selasa (26/7).

Agenda rapat berisikan persetujuan bersama perihal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021.

Seperti diketahui, sebelumnya telah dilakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltara. Dimana, berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pemprov kembali meraih predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP).

“Alhamdulillah pada hari ini, (Ranperda,red) pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2021 oleh Pemprov dan DPRD bersama-sama telah menyetujui dan menyepakati,” terang Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum yang hadir langsung pada Rapat Paripurna ke-16 itu.

Baca Juga :  Wagub Kukuhkan Pengurus Kormi Malinau

Gubernur turut mengungkapkan bahwa persetujuan atas Ranperda APBD TA 2021, selanjutnya masih akan dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah-Kementerian Dalam Negeri, sebagai salah satu persyaratan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (dkisp)

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), menggelar Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan II Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Selasa (26/7).

Agenda rapat berisikan persetujuan bersama perihal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021.

Seperti diketahui, sebelumnya telah dilakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltara. Dimana, berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pemprov kembali meraih predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP).

“Alhamdulillah pada hari ini, (Ranperda,red) pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2021 oleh Pemprov dan DPRD bersama-sama telah menyetujui dan menyepakati,” terang Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum yang hadir langsung pada Rapat Paripurna ke-16 itu.

Baca Juga :  Waspada! Banyak Traffic Light Dalam Kota Tak Berfungsi

Gubernur turut mengungkapkan bahwa persetujuan atas Ranperda APBD TA 2021, selanjutnya masih akan dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah-Kementerian Dalam Negeri, sebagai salah satu persyaratan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (dkisp)

Most Read

Elpiji 3 Kg Langka, Warga Mengeluh

Transmisi Lokal Masih Menghantui

Pilkada 2020, Ajang Ladang Subur Hoaks

Artikel Terbaru

/