alexametrics
26.7 C
Tarakan
Thursday, August 11, 2022

Terus Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat bersama Bappeda dan Litbang Kaltara terkait pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 di Tanjung Selor, Senin (20/6).

Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Andi Hamzah yang membuka rapat tersebut mengatakan bahwa salah satu tujuan dari rapat kerja ini adalah untuk mempertanyakan apakah semua rekomendasi dari DPRD terkait aspirasi masyarakat sudah masuk dalam RKPD tahun 2023.

“Kami akan terus perjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan ke kami saat pelaksanaan reses ke dapil (daerah pemilihan) masing-masing,” ujar Andi Hamzah kepada Radar Kaltara saat ditemui usai membuka rapat tersebut.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, sesuai apa yang disampaikan Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara dalam rapat bersama itu, paling lambat pada 30 Juni 2022 rancangan KUA-PPAS tahun 2023 sudah diterima oleh DPRD. Sebenarnya ini mundur dari yang seharusnya, yakni 15 Juni 2022.

Baca Juga :  Dirut PT BTM: Tak Ada Perintah Kerja ke HSB, tapi PH Bilangnya Ada

“Harapan kami, ini (rancangan KUA-PPAS) dapat segera diserahkan ke kami. Dan di DPRD juga harus segera memaksimalkan waktu untuk membahas setelah rancangan ini nanti diterima,” tuturnya.

Sementara, anggota Komisi III DPRD Kaltara, Elia Dj yang memimpin rapat itu hingga selesai juga menyampaikan beberapa hal kepada Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara yang hadir pada pertemuan tersebut.

“Karena aturannya penyampaian rancangan KUA-PPAS ini tidak boleh lewat dari 30 Juni, maka kita harap dan upayakan rapat dengan OPD (organisasi perangkat daerah) teknis ini bisa lebih cepat,” katanya.

Artinya, sebelum penyampaian rancangan KUA-PPAS, semua pembahasan harus sudah klir. Sehingga, begitu keluar hasilnya atau ditetapkan jadi KUA-PPAS nanti, sejumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD itu sudah masuk.

Baca Juga :  Coffee Morning, Ketua DPRD Tanyakan Soal Kesiapan SDM di PSN

“Kita akan kejar terus. Harapannya semua dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Di sini kepentingan masyarakat tentu yang utama dan prioritas untuk ditangani,” pungkasnya. (iwk/har)

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat bersama Bappeda dan Litbang Kaltara terkait pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 di Tanjung Selor, Senin (20/6).

Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Andi Hamzah yang membuka rapat tersebut mengatakan bahwa salah satu tujuan dari rapat kerja ini adalah untuk mempertanyakan apakah semua rekomendasi dari DPRD terkait aspirasi masyarakat sudah masuk dalam RKPD tahun 2023.

“Kami akan terus perjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan ke kami saat pelaksanaan reses ke dapil (daerah pemilihan) masing-masing,” ujar Andi Hamzah kepada Radar Kaltara saat ditemui usai membuka rapat tersebut.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, sesuai apa yang disampaikan Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara dalam rapat bersama itu, paling lambat pada 30 Juni 2022 rancangan KUA-PPAS tahun 2023 sudah diterima oleh DPRD. Sebenarnya ini mundur dari yang seharusnya, yakni 15 Juni 2022.

Baca Juga :  Salurkan KUR Pertanian Rp.26,5 Triliun Dalam 6 Bulan, Simak Strategi BRI !

“Harapan kami, ini (rancangan KUA-PPAS) dapat segera diserahkan ke kami. Dan di DPRD juga harus segera memaksimalkan waktu untuk membahas setelah rancangan ini nanti diterima,” tuturnya.

Sementara, anggota Komisi III DPRD Kaltara, Elia Dj yang memimpin rapat itu hingga selesai juga menyampaikan beberapa hal kepada Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara yang hadir pada pertemuan tersebut.

“Karena aturannya penyampaian rancangan KUA-PPAS ini tidak boleh lewat dari 30 Juni, maka kita harap dan upayakan rapat dengan OPD (organisasi perangkat daerah) teknis ini bisa lebih cepat,” katanya.

Artinya, sebelum penyampaian rancangan KUA-PPAS, semua pembahasan harus sudah klir. Sehingga, begitu keluar hasilnya atau ditetapkan jadi KUA-PPAS nanti, sejumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD itu sudah masuk.

Baca Juga :  BRI Hadirkan Ekosistem Cashless Payment, Wisata Jadi Aman dan Nyaman Berkat QRIS

“Kita akan kejar terus. Harapannya semua dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Di sini kepentingan masyarakat tentu yang utama dan prioritas untuk ditangani,” pungkasnya. (iwk/har)

Most Read

Belajar via TV, Sebagian Siswa Kesulitan

Resep Alpukat Kocok

660 Miras Ilegal Gagal Beredar

Artikel Terbaru

/