alexametrics
26.7 C
Tarakan
Thursday, August 11, 2022

Sistem Zonasi Perlu Dievaluasi

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menilai penerapan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB) belum tepat jika dilaksanakan di Kaltara.

Hal itu ditegaskan Muhammad Iskandar, anggota Komisi IV DPRD Kaltara kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi akhir pekan kemarin. Menurutnya, selama ini belum terjadi pemerataan fasilitas pendidikan di provinsi ke-34 ini.

“Di mana peran PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) dan pemerintah. Kan minimal 20 persen dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) itu untuk pendidikan. Harusnya ini dioptimalkan,” ujar Iskandar.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, pembangunan fasilitas pendidikan harus merata, mulai dari perkotaan, pedesaan hingga perbatasan dan pedalaman.

Baca Juga :  Honda PCX Club Indonesia Balikpapan Chapter Road To Sulawesi Selatan

“Istilahnya itu, kalau mati lampu 6 jam di sana (perbatasan), di perkotaan juga harus begitu,” tegasnya.

Jika seperti ini, ia menilai sama saja halnya tidak imbang. Kenapa? Karena diberlakukan sistem zonasi, tapi fasilitas pendidikan yang disediakan belum merata, baik itu dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM) pengajarnya.

“Jadi menurut saya, penerapan sistem zonasi untuk Kaltara ini perlu dievakuasi,” tuturnya.

Artinya, fasilitas pendidikan ini harus merata dulu. Termasuk kualitas tenaga pendidiknya juga harus disebar merata mulai dari perkotaan hingga perbatasan dan pedalaman Kaltara ini.

Pastinya, tugas dari pemerintah itu adalah menciptakan kecerdasan bangsa, termasuk menciptakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus berlaku adil. (iwk/har)

Baca Juga :  Tim Gabungan Cek Jalan Malinau Selatan

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menilai penerapan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB) belum tepat jika dilaksanakan di Kaltara.

Hal itu ditegaskan Muhammad Iskandar, anggota Komisi IV DPRD Kaltara kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi akhir pekan kemarin. Menurutnya, selama ini belum terjadi pemerataan fasilitas pendidikan di provinsi ke-34 ini.

“Di mana peran PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) dan pemerintah. Kan minimal 20 persen dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) itu untuk pendidikan. Harusnya ini dioptimalkan,” ujar Iskandar.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, pembangunan fasilitas pendidikan harus merata, mulai dari perkotaan, pedesaan hingga perbatasan dan pedalaman.

Baca Juga :  Gubernur Jelaskan Makna Salam ‘Kaltara di Hati’

“Istilahnya itu, kalau mati lampu 6 jam di sana (perbatasan), di perkotaan juga harus begitu,” tegasnya.

Jika seperti ini, ia menilai sama saja halnya tidak imbang. Kenapa? Karena diberlakukan sistem zonasi, tapi fasilitas pendidikan yang disediakan belum merata, baik itu dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM) pengajarnya.

“Jadi menurut saya, penerapan sistem zonasi untuk Kaltara ini perlu dievakuasi,” tuturnya.

Artinya, fasilitas pendidikan ini harus merata dulu. Termasuk kualitas tenaga pendidiknya juga harus disebar merata mulai dari perkotaan hingga perbatasan dan pedalaman Kaltara ini.

Pastinya, tugas dari pemerintah itu adalah menciptakan kecerdasan bangsa, termasuk menciptakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus berlaku adil. (iwk/har)

Baca Juga :  Gubernur Minta OPD Benahi Standar Layanan

Most Read

Oknum PNS RSUD Jadi Pemasok Sabu

Suporter Bola Juga Peduli Gempa Palu 

Irau Akan Dihadiri Ribuan Orang

Artikel Terbaru

/