alexametrics
29.7 C
Tarakan
Wednesday, August 17, 2022

Sesdilu Kemenlu Kunjungi Area Mangrove Desa Bebatu

TANA TIDUNG – Tim Aju Sekolah Staff Dinas Luar Negeri (Sesdilu) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, melakukan kunjungan ke kawasan hutan mangrove di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (12/7).

Turut mendampingi tim Aju Kemenlu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) serta Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kaltara.

Kedatangan tim ke Provinsi Kaltara merupakan penjajakan awal sebelum dilaksanakannya kunjungan virtual para peserta Diklat Sesdilu (diplomat muda) ke Provinsi Kaltara.

Ada 4 sektor yang menjadi fokus dalam kunjungan virtual peserta Diklat Sesdilu angkatan ke-73 pada Oktober 2022 mendatang. Salah satunya menyangkut sektor atau isu pariwisata dan ekonomi.

Seperti diketahui, Sesdilu merupakan Diklat Fungsional Berjenjang Diplomatik yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para diplomat muda Indonesia.

Tentu, sebelum ditempatkan di berbagai penjuru dunia, para peserta diklat akan dibekali dengan isu-isu strategis demi pemantapan kompetensi yang relevan.

“Kami berdiskusi dengan Pemprov Kaltara, sektor wisata mangrove ini, salah satu hal ikonik yang bisa dipromosikan oleh teman-teman diplomat nantinya. Apalagi, bakal ada penelitian mengenai seberapa besar karbon yang bisa disimpan oleh mangrove, tentu ini akan menjadi isu manis yang bisa diangkat atau dibawa diplomat saat bertugas di luar negeri,” ungkap Direktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sesdilu Pusdiklat-Kemenlu, Renata Siagian.

Baca Juga :  Gedung DPRD Ditarget Selesai 2023

Wanita yang lama menetap di Switzerland ini pun menyakini akan banyak isu yang nanti ia dan jajarannya bisa petakan melihat potensi strategis Kaltara yang berada langsung dengan beberapa negara tetangga.

“Kaltara, provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, contoh paling dekat dengan Malaysia, ini akan menjadi sangat penting. Apalagi digadang-gadang Provinsi Kaltara bakal menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN),” tutur Renata.

Sementara Sekretaris Bappeda-Litbang Provinsi Kaltara, Bertius mengatakan, bahwa Kaltara saat ini telah memiliki konsep ekonomi hijau.

Menurutnya, pola kebijakan lingkungan tersebut berkaitan dengan program pembangunan di bidang industri yakni Kawasan Industri Hijau atau Green Industrial Park di Kaltara.

Sederhananya, ekonomi hijau adalah kegiatan perekonomian yang tidak merugikan atau merusak lingkungan.

“Kita ingin mengatakan pada dunia melalui Kemenlu, bahwa Kaltara komitmen dalam memelihara kelestarian hutan, salah satunya jenis bakau. Bahkan tahun 2021 lalu, penanaman mangrove dilakukan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama duta besar negara sahabat saat berkunjung ke Kaltara,” ujar Bertius.

Baca Juga :  Formasi Bangkitkan Sektor Ekonomi Kerakyatan

Lebih jauh, kata Bertius, memiliki luasan wilayah 7,5 juta hektare (Ha), hutan Benuanta (Julukan Kaltara) memiliki kawasan hutan taman nasional Kayan Mentarang yang luasnya mencapai 1,2 juta Ha.

Dimana, ia mengungkapkan bahwa banyak terdapat spot-spot hutan mangrove/bakau.

“Hutan mangrove ini, juga menjadi lahan bagi masyarakat untuk membangun atau membuat tambak. Kita coba menggabungkan, selain membangun tambak, kita dorong dan dukung masyarakat turut menanam pohon bakau,” ucap Bertius.

Kepala Desa Bebatu, Mahmuda pun mengucapkan terima kasih atas kunjungan Tim Aju Kemenlu bersama jajaran pemprov ke Desa Bebatu. Menurutnya, selain untuk mempromosikan wisata mangrove Desa Bebatu ke dunia luar, tentu ini akan sangat membantu dalam menggenjot pendapatan asli desa.

“Harapan saya, wisata mangrove Desa Bebatu bisa terekspose hingga ke mancanegara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa,” tuturnya.

Di hadapan tim Aju dan jajaran pemprov, ia pun turut mengungkap bahwa saat ini Desa Bebatu sangat memerlukan cold storage (ruang penyimpanan berpendingin) untuk petani tambak. Hal tersebut agar lebih meringankan beban operasional petani yang selama ini disuplai dari Kota Tarakan. (dkisp)

TANA TIDUNG – Tim Aju Sekolah Staff Dinas Luar Negeri (Sesdilu) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, melakukan kunjungan ke kawasan hutan mangrove di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (12/7).

Turut mendampingi tim Aju Kemenlu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) serta Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kaltara.

Kedatangan tim ke Provinsi Kaltara merupakan penjajakan awal sebelum dilaksanakannya kunjungan virtual para peserta Diklat Sesdilu (diplomat muda) ke Provinsi Kaltara.

Ada 4 sektor yang menjadi fokus dalam kunjungan virtual peserta Diklat Sesdilu angkatan ke-73 pada Oktober 2022 mendatang. Salah satunya menyangkut sektor atau isu pariwisata dan ekonomi.

Seperti diketahui, Sesdilu merupakan Diklat Fungsional Berjenjang Diplomatik yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para diplomat muda Indonesia.

Tentu, sebelum ditempatkan di berbagai penjuru dunia, para peserta diklat akan dibekali dengan isu-isu strategis demi pemantapan kompetensi yang relevan.

“Kami berdiskusi dengan Pemprov Kaltara, sektor wisata mangrove ini, salah satu hal ikonik yang bisa dipromosikan oleh teman-teman diplomat nantinya. Apalagi, bakal ada penelitian mengenai seberapa besar karbon yang bisa disimpan oleh mangrove, tentu ini akan menjadi isu manis yang bisa diangkat atau dibawa diplomat saat bertugas di luar negeri,” ungkap Direktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sesdilu Pusdiklat-Kemenlu, Renata Siagian.

Baca Juga :  Astra Motor Kaltim 1 Berikan Tips Waspada Bahaya Blind Spot Saat Berkendara 

Wanita yang lama menetap di Switzerland ini pun menyakini akan banyak isu yang nanti ia dan jajarannya bisa petakan melihat potensi strategis Kaltara yang berada langsung dengan beberapa negara tetangga.

“Kaltara, provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, contoh paling dekat dengan Malaysia, ini akan menjadi sangat penting. Apalagi digadang-gadang Provinsi Kaltara bakal menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN),” tutur Renata.

Sementara Sekretaris Bappeda-Litbang Provinsi Kaltara, Bertius mengatakan, bahwa Kaltara saat ini telah memiliki konsep ekonomi hijau.

Menurutnya, pola kebijakan lingkungan tersebut berkaitan dengan program pembangunan di bidang industri yakni Kawasan Industri Hijau atau Green Industrial Park di Kaltara.

Sederhananya, ekonomi hijau adalah kegiatan perekonomian yang tidak merugikan atau merusak lingkungan.

“Kita ingin mengatakan pada dunia melalui Kemenlu, bahwa Kaltara komitmen dalam memelihara kelestarian hutan, salah satunya jenis bakau. Bahkan tahun 2021 lalu, penanaman mangrove dilakukan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama duta besar negara sahabat saat berkunjung ke Kaltara,” ujar Bertius.

Baca Juga :  Sambut Tahun Baru Islam dengan Pawai 1 Muharram

Lebih jauh, kata Bertius, memiliki luasan wilayah 7,5 juta hektare (Ha), hutan Benuanta (Julukan Kaltara) memiliki kawasan hutan taman nasional Kayan Mentarang yang luasnya mencapai 1,2 juta Ha.

Dimana, ia mengungkapkan bahwa banyak terdapat spot-spot hutan mangrove/bakau.

“Hutan mangrove ini, juga menjadi lahan bagi masyarakat untuk membangun atau membuat tambak. Kita coba menggabungkan, selain membangun tambak, kita dorong dan dukung masyarakat turut menanam pohon bakau,” ucap Bertius.

Kepala Desa Bebatu, Mahmuda pun mengucapkan terima kasih atas kunjungan Tim Aju Kemenlu bersama jajaran pemprov ke Desa Bebatu. Menurutnya, selain untuk mempromosikan wisata mangrove Desa Bebatu ke dunia luar, tentu ini akan sangat membantu dalam menggenjot pendapatan asli desa.

“Harapan saya, wisata mangrove Desa Bebatu bisa terekspose hingga ke mancanegara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa,” tuturnya.

Di hadapan tim Aju dan jajaran pemprov, ia pun turut mengungkap bahwa saat ini Desa Bebatu sangat memerlukan cold storage (ruang penyimpanan berpendingin) untuk petani tambak. Hal tersebut agar lebih meringankan beban operasional petani yang selama ini disuplai dari Kota Tarakan. (dkisp)

Most Read

Artikel Terbaru

/