alexametrics
25.5 C
Tarakan
Monday, August 15, 2022

BNPP Nyatakan PLBN Sei Nyamuk 100 Persen

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mendampingi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan peninjauan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Nyamuk. Hasilnya, ada beberapa catatan yang diminta agar segera dipenuhi sebelum diresmikan Presiden RI Joko Widodo.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan Serfianus, saat meninjau PLBN Sei Nyamuk berdiskusi pada pelayanan dan sarana prasarana untuk instansi yang akan bertugas. Misalnya, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan Keamanan.

“Agenda utama peninjauan pengecekan kesiapan sarpras dan berdialog dengan seluruh unsur penyelenggara pelayanan lintas batas negara CIQS (customs, immigration, quarantine, and security),” ucap Robert.

Dijelaskan, bertugas di BNPP secara umum sudah menjadi tugasnya bersama jajaran untuk memantau progres pembangunan semua PLBN di Indonesia termasuk PLBN yang berada di Sebatik.

Baca Juga :  Bukti Negara Hadir, PLN Salurkan Stimulus Pemerintah Rp 24,23 T saat Pandemi

“Karena berdasarkan laporan dari Kementerian PUPR progress capaian pembangunan sudah dinyatakan 100 persen. Karena itu menjadi kewajiban saya bersama Pemda Nunukan dan seluruh jajaran Kementerian PUPR untuk memastikan yang dimaksud dengan 100 persen itu seperti apa. Karena ini untuk bahan laporan ke Mendagri selaku Kepala BNPP kepada bapak Presiden melalui bapak Menkopolhukam selaku kepala pengarah BNPP,” jelasnya.

Baginya, peninjauan yang dilaksanakan BNPP untuk mencatat hal-hal apa yang masih perlu diselesaikan sebelum diresmikan Presiden. Sebab, jika belum diselesaikan apa yang menjadi catatan tentu pihaknya tidak akan bermohon ke Presiden.

“Kita mohonkan untuk menjadwalkan waktu beliau untuk melakukan peresmian. Jadi kami tidak akan memohon peresmian Bapak Presiden sebelum semua masalah yang ada kita catat diselesaikan secara paripurna. Jangan sampai bapak Presiden meresmikan PLBN ini pada saat ada masalah yang belum tertangani dan diselesaikan, itu tujuan utama kami untuk datang pada hari ini,” tegasnya.

Baca Juga :  Calo PMI Ilegal Ditangkap, Tiga Lainnya Masih Buron

Usai meninjau PLBN ini pihaknya mengaku merasa puas dengan apa yang sudah dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan melalui Kementerian PUPR ini. Dan untuk penyediaan sarana pendukung dan tugas pelayanan lintas batas negara khususnya dalam bentuk meubelair juga menjadi perhatian

“Mungkin ini bangunan yang terbagus atau termegah di Provinsi Kaltara untuk sementara ini. Sejauh ini kami masih puas. Jadi sebagaimana kita lihat tadi hampir semua ruangan ini masih kosong dan akan segera kami laporkan untuk mendapatkan arahan bagaimana penyajian atau pengadaan mebelair itu bisa secepatnya dilakukan,” pungkasnya. (akz/har)

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mendampingi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan peninjauan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Nyamuk. Hasilnya, ada beberapa catatan yang diminta agar segera dipenuhi sebelum diresmikan Presiden RI Joko Widodo.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan Serfianus, saat meninjau PLBN Sei Nyamuk berdiskusi pada pelayanan dan sarana prasarana untuk instansi yang akan bertugas. Misalnya, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan Keamanan.

“Agenda utama peninjauan pengecekan kesiapan sarpras dan berdialog dengan seluruh unsur penyelenggara pelayanan lintas batas negara CIQS (customs, immigration, quarantine, and security),” ucap Robert.

Dijelaskan, bertugas di BNPP secara umum sudah menjadi tugasnya bersama jajaran untuk memantau progres pembangunan semua PLBN di Indonesia termasuk PLBN yang berada di Sebatik.

Baca Juga :  Ratusan Inovasi, Permudah Pelayanan

“Karena berdasarkan laporan dari Kementerian PUPR progress capaian pembangunan sudah dinyatakan 100 persen. Karena itu menjadi kewajiban saya bersama Pemda Nunukan dan seluruh jajaran Kementerian PUPR untuk memastikan yang dimaksud dengan 100 persen itu seperti apa. Karena ini untuk bahan laporan ke Mendagri selaku Kepala BNPP kepada bapak Presiden melalui bapak Menkopolhukam selaku kepala pengarah BNPP,” jelasnya.

Baginya, peninjauan yang dilaksanakan BNPP untuk mencatat hal-hal apa yang masih perlu diselesaikan sebelum diresmikan Presiden. Sebab, jika belum diselesaikan apa yang menjadi catatan tentu pihaknya tidak akan bermohon ke Presiden.

“Kita mohonkan untuk menjadwalkan waktu beliau untuk melakukan peresmian. Jadi kami tidak akan memohon peresmian Bapak Presiden sebelum semua masalah yang ada kita catat diselesaikan secara paripurna. Jangan sampai bapak Presiden meresmikan PLBN ini pada saat ada masalah yang belum tertangani dan diselesaikan, itu tujuan utama kami untuk datang pada hari ini,” tegasnya.

Baca Juga :  Rotasi AKD, Ketua DPRD: Ini Dinamika 2,5 Tahun

Usai meninjau PLBN ini pihaknya mengaku merasa puas dengan apa yang sudah dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan melalui Kementerian PUPR ini. Dan untuk penyediaan sarana pendukung dan tugas pelayanan lintas batas negara khususnya dalam bentuk meubelair juga menjadi perhatian

“Mungkin ini bangunan yang terbagus atau termegah di Provinsi Kaltara untuk sementara ini. Sejauh ini kami masih puas. Jadi sebagaimana kita lihat tadi hampir semua ruangan ini masih kosong dan akan segera kami laporkan untuk mendapatkan arahan bagaimana penyajian atau pengadaan mebelair itu bisa secepatnya dilakukan,” pungkasnya. (akz/har)

Most Read

Artikel Terbaru

/