TANA TIDUNG – Bertempat di ruang rapat Wakil Bupati diselenggarakan kegiatan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Kantor Wilayah (Kanwil) Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kemenkeu RI Kaltara, dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam pengelolaan data keuangan pemerintah daerah (APBD) maupun pemerintah pusat (APBN) Senin (13/6).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali beserta Wakil Bupati Hendrik, anggota DPRD kabupaten Tana Tidung, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Utara beserta kepala bidang, kepala cabang dan jajarannya, Sekda Tana Tidung, Asisten 1, Asisten 2, staf ahli, kepala OPD, Inspektorat Tana Tidung, serta tamu undangan.
Dalam sambutan Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali mengatakan, Memorandum of Understanding (Mo) ini bertujuan untuk memanfaatkan bersama data dan informasi serta menguatkan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik.
Selain itu juga, diharapkan dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung.
Hal ini merupakan salah satu strategi untuk menguatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Pengelolaan keuangan yang baik merupakan keberhasilan dari pembangunan di daerah, sehingga daerah membutuhkan data keuangan yang valid dan terkini,” kata Ibrahim Ali.
Selanjutnya, dengan adanya kerja sama MoU ini diharapkan bisa mengoptimalkan data yang dimiliki pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Kerja sama ini merupakan implementasi fungsi Kanwil DJPB sebagai representasi Kementerian Keuangan di bidang fiskal di daerah,” jelasnya.
Menurutnya, data keuangan yang akurat dan terkini yang ada dilengkapi dengan data keuangan daerah maka akan menjadi salah satu instrumen penting dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pembangunan dan sebagai bahan evaluasi apakah suatu kebijakan telah memberikan dampak sesuai yang diharapkan.
“Semoga dengan adanya penandatangan kerja sama antara DJPB dengan Pemda Tana Tidung dalam melakukan kolaborasi dan sinergi pengelolaan keuangan negara di Kabupaten Tana Tidung ini, dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan terutama dalam pengelolaannya,” katanya.
Sehingga ia berharap, berbagai keuangan untuk daerah dapat direalisasikan dengan baik dan tepat guna sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kita berharap dengan adanya pengelolaan yang baik berdasarkan pada standar Kemenkeu dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung dapat melakukan berbagai kegiatan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (rko/har)
