alexametrics
25.5 C
Tarakan
Monday, August 15, 2022

Tim Pansus Mantapkan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan

TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kaltara yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kaltara kembali melakukan rapat di Hotel Tarakan Plaza, Rabu (8/6).

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pansus IV Dr. Syamsuddin Arfah dan dihadiri juga anggota Pansus IV, Biro Hukum, Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Tim Pakar.

Tujuan rapat untuk memperkaya materi yang ada di Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan beberapa masukan – masukan dari rapat tersebut.

Adapun masukan tersebut, pertama terkait Kurikulum Merdeka yang sekarang mulai diterapkan di sekolah – sekolah, sehingga diusulkan di dalam Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan agar dapat memuat bahasa daerah dalam kurikulum Sekolah.

Baca Juga :  Pencairan Dana Desa Tahap I Tuntas

Kedua, Ranperda ini dapat mewajibkan setiap sekolah membangun rumah ibadah, kemudian di dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam dapat memasukkan muatan pendidikan Alquran dan Bahasa Arab.

Lalu ketiga, diusulkan Ranperda ini juga dapat mengakomodir Pendirian SMK Khusus yang dapat mengakomodir tenaga eerja untuk KIPI Tanah Kuning. Keempat, diharapkan kepada pemerintah dapat memberikan reward kepada siswa yang berprestasi baik secara akademik maupun non akademik.

Kemudian kelima, usulan penambahan Dasar Hukum dalam Konsideran Ranperda ini yang terdiri dari 1 PP Nomor 57 Tahun 2021; PP Nomor 4 Tahun 2022, tentang revisi PP Nomor 57 Tahun 2021; PP Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan PP Nomor 48 Tahun 2008 terkait Pendanaan Pendidikan; Permendikbud Nomor 74 Tahun 2008 tentang Perekrutan Calon Guru Calon Tenaga Pendidik; Permendikbud Nomor 19 Tahun 2017 terkait Perubahan Permekdiud Nomor 74 Tahun 2008; dan Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Guru yang Diangkat sebagai Kepala Sekolah.

Baca Juga :  BRI Dukung Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di Era Digital

Sementara usulan keenam, agar dalam Ranperda ini dapat mengakomodir SMK menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), kemudian ketujuh, terdapat pasal yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD Provinsi Kalimantan Utara diluar Gaji dan Tunjangan Guru.(adv/ana)

TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kaltara yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kaltara kembali melakukan rapat di Hotel Tarakan Plaza, Rabu (8/6).

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pansus IV Dr. Syamsuddin Arfah dan dihadiri juga anggota Pansus IV, Biro Hukum, Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Tim Pakar.

Tujuan rapat untuk memperkaya materi yang ada di Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan beberapa masukan – masukan dari rapat tersebut.

Adapun masukan tersebut, pertama terkait Kurikulum Merdeka yang sekarang mulai diterapkan di sekolah – sekolah, sehingga diusulkan di dalam Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan agar dapat memuat bahasa daerah dalam kurikulum Sekolah.

Baca Juga :  DPRD Apresiasi Penanaman 1.500 Bibit Pohon

Kedua, Ranperda ini dapat mewajibkan setiap sekolah membangun rumah ibadah, kemudian di dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam dapat memasukkan muatan pendidikan Alquran dan Bahasa Arab.

Lalu ketiga, diusulkan Ranperda ini juga dapat mengakomodir Pendirian SMK Khusus yang dapat mengakomodir tenaga eerja untuk KIPI Tanah Kuning. Keempat, diharapkan kepada pemerintah dapat memberikan reward kepada siswa yang berprestasi baik secara akademik maupun non akademik.

Kemudian kelima, usulan penambahan Dasar Hukum dalam Konsideran Ranperda ini yang terdiri dari 1 PP Nomor 57 Tahun 2021; PP Nomor 4 Tahun 2022, tentang revisi PP Nomor 57 Tahun 2021; PP Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan PP Nomor 48 Tahun 2008 terkait Pendanaan Pendidikan; Permendikbud Nomor 74 Tahun 2008 tentang Perekrutan Calon Guru Calon Tenaga Pendidik; Permendikbud Nomor 19 Tahun 2017 terkait Perubahan Permekdiud Nomor 74 Tahun 2008; dan Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Guru yang Diangkat sebagai Kepala Sekolah.

Baca Juga :  Salurkan Kredit Sindikasi, BRI Dukung Gelaran Internasional World Superbike

Sementara usulan keenam, agar dalam Ranperda ini dapat mengakomodir SMK menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), kemudian ketujuh, terdapat pasal yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD Provinsi Kalimantan Utara diluar Gaji dan Tunjangan Guru.(adv/ana)

Most Read

Artikel Terbaru

/