alexametrics
26.7 C
Tarakan
Thursday, August 11, 2022

Pemkab Dukung Kerja Pengawasan Wilayah Kelautan

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Nunukan terus memberikan dukungan kerja kepada pengawasan wilayah laut yang dilakukan Pemprov Kaltara. Walaupun, secara kewenangan pengawasan kelautan sudah tidak berada di tangan Pemkab Nunukan lagi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan Suhadi, S.Hut.,M.Sc menyampaikan fokus dari DPK Nunukan yakni membantu tugas Pemprov Kaltara dalam pengaturan alur pelayaran yang tertutup budi daya rumput laut. Sebab, Pemkab Nunukan sudah melakukan berbagai hal guna mendukung sekaligus menyampaikan permasalahan tersebut ke Pemprov Kaltara.

Apalagi lanjutnya, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid terus memantau permasalahan tersebut. Dikarenakan, hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Baik dari sisi pembudidaya rumput lautnya ataupun dari sisi keselamatan pelayarannya.

Baca Juga :  Nekat Lewat Jalur Ilegal, Empat WNI Diamankan Aparat Malaysia

“Beberapa langkah yang sudah kita tempuh diantaranya dengan mengirim surat, audiensi kepada pemprov, serta menghadiri dan menyelenggarakan rapat. Termasuk juga dukungan untuk pemasangan Buoy di sepanjang perlintasan pelayaran untuk memberikan batas antara pembudidaya dan jalur pelayaran, serta pendampingan kegiatan pengawasan yang dilakukan provinsi,” ucap Suhadi.

Dijelaskan, berdasar data yang dihimpun sejak 2019, DKP Nunukan telah aktif dan intensif melakukan pertemuan dengan pembudidaya rumput laut, pemukat rumput laut, asosiasi petani, instansi vertikal hingga Forkopimda Nunukan. Selain itu, Pemkab Nunukan juga melakukan audiensi dengan Pemprov Kaltara perihal pengembangan budidaya rumput laut.

Untuk itu, pihak berharap apa yang telah dilakukan Pemkab Nunukan tersebut dapat mempercepat penyelesaian permasalahan yang ada.

Baca Juga :  Diprediksi Volume Sampah Naik Saat Lebaran, Bupati Minta Ini ke Masyarakat

“Sebenarnya pertemuan awal di 2018 dengan menghadirkan semua stakeholder terkait, di rapat awal itu diidentifikasi siapa melakukan apa, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama para pelaku rumput laut. Rapat diadakan tidak hanya di kantor DKP tetapi juga di lokasi lokasi budidaya rumput laut, serta setiap kali rapat melibatkan OPD dan instansi vertikal, seperti kelurahan, desa, dan camat setempat, Dishub, AL, Polairud, KSOP dan lainnya yang sangat terkait dan terdampak termasuk asosiasi speedboat,” pungkasnya. (akz)

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Nunukan terus memberikan dukungan kerja kepada pengawasan wilayah laut yang dilakukan Pemprov Kaltara. Walaupun, secara kewenangan pengawasan kelautan sudah tidak berada di tangan Pemkab Nunukan lagi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan Suhadi, S.Hut.,M.Sc menyampaikan fokus dari DPK Nunukan yakni membantu tugas Pemprov Kaltara dalam pengaturan alur pelayaran yang tertutup budi daya rumput laut. Sebab, Pemkab Nunukan sudah melakukan berbagai hal guna mendukung sekaligus menyampaikan permasalahan tersebut ke Pemprov Kaltara.

Apalagi lanjutnya, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid terus memantau permasalahan tersebut. Dikarenakan, hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Baik dari sisi pembudidaya rumput lautnya ataupun dari sisi keselamatan pelayarannya.

Baca Juga :  Pasca Right Issue, CAR BRI Solid di 24,54%, Kemampuan Tumbuh Berkelanjutan Semakin Kuat

“Beberapa langkah yang sudah kita tempuh diantaranya dengan mengirim surat, audiensi kepada pemprov, serta menghadiri dan menyelenggarakan rapat. Termasuk juga dukungan untuk pemasangan Buoy di sepanjang perlintasan pelayaran untuk memberikan batas antara pembudidaya dan jalur pelayaran, serta pendampingan kegiatan pengawasan yang dilakukan provinsi,” ucap Suhadi.

Dijelaskan, berdasar data yang dihimpun sejak 2019, DKP Nunukan telah aktif dan intensif melakukan pertemuan dengan pembudidaya rumput laut, pemukat rumput laut, asosiasi petani, instansi vertikal hingga Forkopimda Nunukan. Selain itu, Pemkab Nunukan juga melakukan audiensi dengan Pemprov Kaltara perihal pengembangan budidaya rumput laut.

Untuk itu, pihak berharap apa yang telah dilakukan Pemkab Nunukan tersebut dapat mempercepat penyelesaian permasalahan yang ada.

Baca Juga :  KONI Kaltara Apresiasi Dukungan Pemprov

“Sebenarnya pertemuan awal di 2018 dengan menghadirkan semua stakeholder terkait, di rapat awal itu diidentifikasi siapa melakukan apa, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama para pelaku rumput laut. Rapat diadakan tidak hanya di kantor DKP tetapi juga di lokasi lokasi budidaya rumput laut, serta setiap kali rapat melibatkan OPD dan instansi vertikal, seperti kelurahan, desa, dan camat setempat, Dishub, AL, Polairud, KSOP dan lainnya yang sangat terkait dan terdampak termasuk asosiasi speedboat,” pungkasnya. (akz)

Most Read

Artikel Terbaru

/