alexametrics
26.7 C
Tarakan
Thursday, August 11, 2022

Pembebasan Lahan oleh PT KIPI Capai 90 Persen

TANJUNG SELOR – Megaproyek dengan nilai investasi sebesar USD 132 miliar, atau setara dengan Rp 1.848 triliun, terus berprogres. Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum, mengungkapkan, salah satu investor pengelola kawasan industri yakni PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) 90 persen telah melalukan pembebasan lahan.

“Dari laporan yang saya terima kepala DPUPR-Perkim (Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, Pemprov Kaltara terus bergerak cepat mewujudkan hadirnya Kawasan Industri Pelabuhan Internasional di Bulungan. Salah satunya dengan membantu memperlancar investor pengelola dan terbitnya perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR),” terang Gubernur, Senin (6/6).

Awalnya, KKPR yang bernama izin lokasi ini penting. Dijelaskannya, KKPR merupakan media agar perusahaan dapat melakukan pengusahaan lahan. Pengusahaan lahan dimaksud, yakni membeli tanah dari masyarakat/perusahaan yang memang sudah berada di lokasi tersebut.

Baca Juga :  Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara

Selain itu, KKPR juga menjadi dokumen pengantar. Di mana, perusahaan bisa melanjutkan langkah perizinan berikutnya jika telah mengantongi KKPR. “Jadi harus memiliki KKPR dulu baru bisa melanjutkan ke tahan perizinan berikutnya,” katanya.

“Tentu tidak hanya KKPR yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, baik Pemprov maupun Pemkab Bulungan akan mengawal penuh agar mereka (investor) mudah dan cepat memperoleh perizinan. Seperti UIKI, pengalihan HGU menjadi HGB serta izin lainnya,” sambungnya.

Sementara terkait dengan rencana penambahan 30.000 hektare (ha) kawasan industri oleh Presiden saat groundbreaking. Dikatakan, bahwa saat ini rencana penambahan kawasan industri masih pada tahap koordinasi dan konsultasi. “Rencana penambahan kawasan industri masih dalam tahap koordinasi dan konsultasi, perihal penyusunan tata ruangnya. Hal ini untuk menentukan dimana titik lokasi 30.000 ha tersebut,” jelasnya.

Baca Juga :  Tingkatkan Kewaspadaan Dini Hepatitis Akut

Megaproyek KIPI sendiri ditargetkan selesai konstruksi pada 2024 dan operasi bertahap mulai 2023, 2024 hingga 2029. Gubernur meyakini, KIPI akan memiliki multiplier effect yang sangat luar biasa.

Adanya pembangunan industri di sebuah kawasan, bukan saja berbicara tentang modal yang dikeluar atau untung yang diperoleh. Tetapi, ada efek berganda disitu, selain akan ada ribuan tenaga kerja yang terserap, akan tumbuh ekonomi-ekonomi baru. “Contohnya, di Morowali. Tahap awal banyak menyerap tenaga kerja lokal,” tuntasnya. (dkisp/adv/lim)

TANJUNG SELOR – Megaproyek dengan nilai investasi sebesar USD 132 miliar, atau setara dengan Rp 1.848 triliun, terus berprogres. Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum, mengungkapkan, salah satu investor pengelola kawasan industri yakni PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) 90 persen telah melalukan pembebasan lahan.

“Dari laporan yang saya terima kepala DPUPR-Perkim (Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, Pemprov Kaltara terus bergerak cepat mewujudkan hadirnya Kawasan Industri Pelabuhan Internasional di Bulungan. Salah satunya dengan membantu memperlancar investor pengelola dan terbitnya perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR),” terang Gubernur, Senin (6/6).

Awalnya, KKPR yang bernama izin lokasi ini penting. Dijelaskannya, KKPR merupakan media agar perusahaan dapat melakukan pengusahaan lahan. Pengusahaan lahan dimaksud, yakni membeli tanah dari masyarakat/perusahaan yang memang sudah berada di lokasi tersebut.

Baca Juga :  Jelang Lebaran, Gubernur Terus Pantau Harga Kebutuhan Pokok

Selain itu, KKPR juga menjadi dokumen pengantar. Di mana, perusahaan bisa melanjutkan langkah perizinan berikutnya jika telah mengantongi KKPR. “Jadi harus memiliki KKPR dulu baru bisa melanjutkan ke tahan perizinan berikutnya,” katanya.

“Tentu tidak hanya KKPR yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, baik Pemprov maupun Pemkab Bulungan akan mengawal penuh agar mereka (investor) mudah dan cepat memperoleh perizinan. Seperti UIKI, pengalihan HGU menjadi HGB serta izin lainnya,” sambungnya.

Sementara terkait dengan rencana penambahan 30.000 hektare (ha) kawasan industri oleh Presiden saat groundbreaking. Dikatakan, bahwa saat ini rencana penambahan kawasan industri masih pada tahap koordinasi dan konsultasi. “Rencana penambahan kawasan industri masih dalam tahap koordinasi dan konsultasi, perihal penyusunan tata ruangnya. Hal ini untuk menentukan dimana titik lokasi 30.000 ha tersebut,” jelasnya.

Baca Juga :  Memerdekakan UMKM, Mempercepat Inklusi

Megaproyek KIPI sendiri ditargetkan selesai konstruksi pada 2024 dan operasi bertahap mulai 2023, 2024 hingga 2029. Gubernur meyakini, KIPI akan memiliki multiplier effect yang sangat luar biasa.

Adanya pembangunan industri di sebuah kawasan, bukan saja berbicara tentang modal yang dikeluar atau untung yang diperoleh. Tetapi, ada efek berganda disitu, selain akan ada ribuan tenaga kerja yang terserap, akan tumbuh ekonomi-ekonomi baru. “Contohnya, di Morowali. Tahap awal banyak menyerap tenaga kerja lokal,” tuntasnya. (dkisp/adv/lim)

Most Read

Artikel Terbaru

/