alexametrics
29.7 C
Tarakan
Wednesday, August 17, 2022

Pemkab KTT Minta Lahan HGB Inhutani Dihibahkan, Bukan Sewa

TANA TIDUNG- Hampir semua lahan di Kabupaten Tana Tidung (KTT) dikuasai oleh PT Inhutani.
Karena itu, Pemkab Tana Tidung berharap PT Inhutani menghibahkannya lahan tanpa ada ganti rugi.

Saat ini PT Inhutani meminta kepada Pemkab Tana Tidung untuk mengganti lahan PT. Inhutani Rp 50.197.000.000 dan nilai sewa Rp 1.995.200.000.

Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, mengatakan, Inhutani saat ini mempunyai HGB yang berada di tengah pusat kota Tana Tidung 56 hektar.

“Jadi Inhutani saat ini meminta kepada pemerintah Tana Tidung untuk membayar sewa dan ganti lahan, namun pemerintah Tana Tidung belum mampu,” kata Arief.

Dijelaskanya, pemerintah belum mampu dengan nominal seperti yang diminta PT. Inhutani.

“Kita ketahui bersama kan kita ini sama-sama pelat merah, kalau bisa itu tidak usah ada ganti rugi. Sebaiknya mekanismenya tidak melalui jual beli tapi melalui hibah saja,” jelasnya.

Baca Juga :  TMMD Kodim 0914/Tana Tidung Rehabilitasi Gereja

Apalagi, katanya, saat ini pihak PT. Inhutani sudah tidak ada aktivitas operasional. Bahkan manajemen perusahaan pun sudah tidak ada.

“Sebenarnya sudah lama kita proses masalah ini mulai dari tahun 2010 sampai sekarang belum ada keputusan, Inhutani meminta kita mengganti aset mereka,” ungkapnya.

Sementara saat ini, sambung dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Tana Tidung turun drastis akibat pandemi Covid-19.
“Jadi permintaan Inhutani itu memberatkan Pemkab Tana Tidung,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjut dia, Pemkab Tana Tidung telah banyak membangun di atas lahan PT. Inhutani menggunakan APBD Pemkab Tana Tidung seperti SMP-SMA Terpadu, Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim.

Lalu ada ruang terbuka hijau, Gedung Dinas PUPR, Stadion Mini dan fasilitas umum lainnya.

Baca Juga :  Prokes di Masa Pandemi, BRI Perkenalkan Reservasi Online Pencairan BPUM

“Untuk pembangunan fasilitas olahraga Rp 16.593.363.000, pembangunan pasar Rp 6.638.216.000, pembangunan gedung kantor pemerintahan Rp 22.042.157,16, kemudian, bangunan lainnya kurang lebih sebesar Rp 20.000.000.000,” bebernya.

Ia mengatakan dari 56 hektar lahan PT. Inhutani sekitar 16 hektare telah dikuasai dan digunakan masyarakat.

“Saat ini sudah terjadi kerawanan konflik di masyarakat, terutama dari mantan karyawan Inhutani itu sendiri,” ungkapnya.

Sehingga, kata dia, pihak PT. Inhutani harus segera mengambil keputusan agar pelepasan lahan tersebut bisa dilakukan.

“Kita harapkan pihak Inhutani bisa segera menyelesaikan permasalahan ini, karena sudah mulai terjadi konflik di kalangan masyarakat,” pungkasnya. (rko/ana)

TANA TIDUNG- Hampir semua lahan di Kabupaten Tana Tidung (KTT) dikuasai oleh PT Inhutani.
Karena itu, Pemkab Tana Tidung berharap PT Inhutani menghibahkannya lahan tanpa ada ganti rugi.

Saat ini PT Inhutani meminta kepada Pemkab Tana Tidung untuk mengganti lahan PT. Inhutani Rp 50.197.000.000 dan nilai sewa Rp 1.995.200.000.

Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, mengatakan, Inhutani saat ini mempunyai HGB yang berada di tengah pusat kota Tana Tidung 56 hektar.

“Jadi Inhutani saat ini meminta kepada pemerintah Tana Tidung untuk membayar sewa dan ganti lahan, namun pemerintah Tana Tidung belum mampu,” kata Arief.

Dijelaskanya, pemerintah belum mampu dengan nominal seperti yang diminta PT. Inhutani.

“Kita ketahui bersama kan kita ini sama-sama pelat merah, kalau bisa itu tidak usah ada ganti rugi. Sebaiknya mekanismenya tidak melalui jual beli tapi melalui hibah saja,” jelasnya.

Baca Juga :  Rumah Warga dan Fasilitas Umum Rusak Akibat Puting Beliung

Apalagi, katanya, saat ini pihak PT. Inhutani sudah tidak ada aktivitas operasional. Bahkan manajemen perusahaan pun sudah tidak ada.

“Sebenarnya sudah lama kita proses masalah ini mulai dari tahun 2010 sampai sekarang belum ada keputusan, Inhutani meminta kita mengganti aset mereka,” ungkapnya.

Sementara saat ini, sambung dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Tana Tidung turun drastis akibat pandemi Covid-19.
“Jadi permintaan Inhutani itu memberatkan Pemkab Tana Tidung,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjut dia, Pemkab Tana Tidung telah banyak membangun di atas lahan PT. Inhutani menggunakan APBD Pemkab Tana Tidung seperti SMP-SMA Terpadu, Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim.

Lalu ada ruang terbuka hijau, Gedung Dinas PUPR, Stadion Mini dan fasilitas umum lainnya.

Baca Juga :  Coffee Morning dengan Awak Media, Pererat Sinergitas

“Untuk pembangunan fasilitas olahraga Rp 16.593.363.000, pembangunan pasar Rp 6.638.216.000, pembangunan gedung kantor pemerintahan Rp 22.042.157,16, kemudian, bangunan lainnya kurang lebih sebesar Rp 20.000.000.000,” bebernya.

Ia mengatakan dari 56 hektar lahan PT. Inhutani sekitar 16 hektare telah dikuasai dan digunakan masyarakat.

“Saat ini sudah terjadi kerawanan konflik di masyarakat, terutama dari mantan karyawan Inhutani itu sendiri,” ungkapnya.

Sehingga, kata dia, pihak PT. Inhutani harus segera mengambil keputusan agar pelepasan lahan tersebut bisa dilakukan.

“Kita harapkan pihak Inhutani bisa segera menyelesaikan permasalahan ini, karena sudah mulai terjadi konflik di kalangan masyarakat,” pungkasnya. (rko/ana)

Most Read

Artikel Terbaru

/