alexametrics
25.5 C
Tarakan
Monday, August 15, 2022

Jalan Perbatasan Jadi Atensi Legislatif

TANJUNG SELOR – Kondisi infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara (Kaltara) yang masih sangat memprihatinkan saat ini menjadi agensi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.

Salah satunya dari anggota Komisi III DPRD Kaltara, Marli Kamis. Politisi Partai Demokrat ini menegaskan kondisi yang memprihatinkan di wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara ini harus segera disikapi oleh pemerintah guna menjawab sejumlah persoalan yang terjadi sela ini.

“Sekecil apapun anggaran kita, sebesar apapun anggaran kita, maksud saya prioritaskan jalan perbatasan dulu. Meskipun hanya sampai agregat pakai batu besar-besar,” ujar Marli kepada Radar Kaltara beberapa waktu lalu.

Setidaknya, keluhan masyarakat terkait kondisi jalan di perbatasan ini dapat teratasi. Jika sudah teratasi, dirinya yakin akan ada banyak dampak positifnya bagi masyarakat setempat serta pemerintah. Dari sisi masyarakat, tentu perekonomian akan membaik.

Baca Juga :  Infrastruktur hingga Perikanan Jadi Atensi

“Kalau dari sisi pemerintah, bisa saja dengan terbukanya akses jalan dengan kondisi yang memadai, program yang dijalankan seperti SOA (subsidi ongkos angkut) tidak perlu diadakan lagi dan dapat dialihkan untuk kegiatan lain,” sebutnya.

Menurutnya, usulan penanganan jalan di perbatasan dan pedalaman ini jadi prioritas karena memang sangat mendesak. Jadi, selama jalan itu belum teratasi, maka solusi jangka pendek yang harus diperhatikan pemerintah salah satunya adalah dengan menjalankan program SOA.

Di sini, lanjut Marli, dirinya berbicara soal Indonesia. Mau orang itu tinggal di perbatasan dan pedalaman, atau tinggal di perkotaan, semuanya sama, yaitu Warga Negara Republik Indonesia (NKRI).

“Kita tidak bicara soal Peraturan Pemerintah (PP), Undang-Undang (UU), tapi kita bicara induknya, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia,” bebernya.

Baca Juga :  Rotasi AKD, Ketua DPRD: Ini Dinamika 2,5 Tahun

Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah daerah, baik itu di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota harus memperhatikan serta memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan pedalaman. (iwk/har)

TANJUNG SELOR – Kondisi infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara (Kaltara) yang masih sangat memprihatinkan saat ini menjadi agensi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.

Salah satunya dari anggota Komisi III DPRD Kaltara, Marli Kamis. Politisi Partai Demokrat ini menegaskan kondisi yang memprihatinkan di wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara ini harus segera disikapi oleh pemerintah guna menjawab sejumlah persoalan yang terjadi sela ini.

“Sekecil apapun anggaran kita, sebesar apapun anggaran kita, maksud saya prioritaskan jalan perbatasan dulu. Meskipun hanya sampai agregat pakai batu besar-besar,” ujar Marli kepada Radar Kaltara beberapa waktu lalu.

Setidaknya, keluhan masyarakat terkait kondisi jalan di perbatasan ini dapat teratasi. Jika sudah teratasi, dirinya yakin akan ada banyak dampak positifnya bagi masyarakat setempat serta pemerintah. Dari sisi masyarakat, tentu perekonomian akan membaik.

Baca Juga :  Pemprov Benahi Rekomendasi BPK

“Kalau dari sisi pemerintah, bisa saja dengan terbukanya akses jalan dengan kondisi yang memadai, program yang dijalankan seperti SOA (subsidi ongkos angkut) tidak perlu diadakan lagi dan dapat dialihkan untuk kegiatan lain,” sebutnya.

Menurutnya, usulan penanganan jalan di perbatasan dan pedalaman ini jadi prioritas karena memang sangat mendesak. Jadi, selama jalan itu belum teratasi, maka solusi jangka pendek yang harus diperhatikan pemerintah salah satunya adalah dengan menjalankan program SOA.

Di sini, lanjut Marli, dirinya berbicara soal Indonesia. Mau orang itu tinggal di perbatasan dan pedalaman, atau tinggal di perkotaan, semuanya sama, yaitu Warga Negara Republik Indonesia (NKRI).

“Kita tidak bicara soal Peraturan Pemerintah (PP), Undang-Undang (UU), tapi kita bicara induknya, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia,” bebernya.

Baca Juga :  Anggota DPRD Ikuti Bimtek

Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah daerah, baik itu di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota harus memperhatikan serta memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan pedalaman. (iwk/har)

Most Read

Artikel Terbaru

/