alexametrics
29.7 C
Tarakan
Wednesday, August 17, 2022

Fokus Pencegahan PMK, Waspadai Media Pembawa Wabah

NUNUKAN – Upaya pencegahan masuknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Nunukan terus dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Nunukan. Buktinya, pemeriksaan secara rutin terhadap hewan ternak yang masuk dan yang ada di Nunukan terus dilakukan.

Dokter Hewan pada DPKP Nunukan, drh. Rendy Tri Darmawan menyampaikan saat ini status Kaltara bebas PMK. Namun, dengan kondisi ini pihaknya tak ingin lengah. Sehingga, pemeriksaan pintu masuk pelabuhan terus dilakukan.

“Kaltara bebas PMK, dan yang perlu diketahui masyarakat bahwa PMK ini tidak menular ke manusia. Dan daging layak dikonsumsi,” ucap drh. Rendy.

Dijelaskan, jenis hewan yang rentan tertular PMK yakni sapi, kerbau, kambing, domba dan babi. Dan penularan wabah PMK ini dengan berbagai cara. Diantaranya, terjadi kontak langsung maupun tidak langsung dengan hewan penderita PMK. Kemudian vektor hidup atau terbawa manusia. Serta, bukan vektor hidup atau terbawa mobil angkutan, peralatan, alas kandang dan lainnya.

Baca Juga :  Horee, Awal April Perbatasan Malaysia Kembali Dibuka

“Ini yang harus diantisipasi. Makanya, hewan yang masuk harus melalui prosedur karantina dan lain. Karena faktor risiko pada media yang sudah tercemar PMK. Jika di daerah wabah diawasi betul. Jangan sampai proses pemotongan menyebar ke ternak lain,” jelasnya.

Dijelaskan, dari sisi pelaku usaha di Nunukan adanya wabah PMK terjadi panik selling. Dan kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Dan pemerintah menyampaikan komandonya pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kami sangat terbantu. Kami sangat sedikit. Dan dampak sosial ekonomi sangat luas. Hewan yang masuk ke Nunukan diawasi begitu ketat. Karena jika mau dipaksakan untuk masuk tanpa prosedur yang ditetapkan itu pidana. Berdasarkan UU 18/2009 tentang kesehatan dan peternakan hewan,” jelasnya.

Baca Juga :  Ternak Kurban Dipasang Label Sehat

Lanjutnya, DPKP Nunukan surveilans klinis. Alasannya, untuk Nunukan belum ditemukan kasus. Dan proses pemeriksaan dilakukan secara acak untuk memastikan ada gejala atau tidak. Dan jika ditemukan ada indikasi langkah yang dilakukan koordinasi den tim Provinsi Kaltara,

“Misalnya, jika ada indikasi yang kami lakukan isolasi radius 6 km. Dan melihat kondisi lalu lintas hewan disekitar aktif atau tidak. Jika dugaan kuat selanjutnya dilakukan pengambilan spesimen. Untuk penguatan ya tunggu hasil lab. Dan sejauh ini kami belum temukan meski tanpa gejala yang mengarah. Semoga program vaksin membuat tidak menyebar dan tidak masuk Nunukan,” pungkasnya. (akz/har)

NUNUKAN – Upaya pencegahan masuknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Nunukan terus dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Nunukan. Buktinya, pemeriksaan secara rutin terhadap hewan ternak yang masuk dan yang ada di Nunukan terus dilakukan.

Dokter Hewan pada DPKP Nunukan, drh. Rendy Tri Darmawan menyampaikan saat ini status Kaltara bebas PMK. Namun, dengan kondisi ini pihaknya tak ingin lengah. Sehingga, pemeriksaan pintu masuk pelabuhan terus dilakukan.

“Kaltara bebas PMK, dan yang perlu diketahui masyarakat bahwa PMK ini tidak menular ke manusia. Dan daging layak dikonsumsi,” ucap drh. Rendy.

Dijelaskan, jenis hewan yang rentan tertular PMK yakni sapi, kerbau, kambing, domba dan babi. Dan penularan wabah PMK ini dengan berbagai cara. Diantaranya, terjadi kontak langsung maupun tidak langsung dengan hewan penderita PMK. Kemudian vektor hidup atau terbawa manusia. Serta, bukan vektor hidup atau terbawa mobil angkutan, peralatan, alas kandang dan lainnya.

Baca Juga :  Berdayakan UMKM dan Kaum Perempuan, BRI Bina Klaster Pandan Wangi Amlapura 

“Ini yang harus diantisipasi. Makanya, hewan yang masuk harus melalui prosedur karantina dan lain. Karena faktor risiko pada media yang sudah tercemar PMK. Jika di daerah wabah diawasi betul. Jangan sampai proses pemotongan menyebar ke ternak lain,” jelasnya.

Dijelaskan, dari sisi pelaku usaha di Nunukan adanya wabah PMK terjadi panik selling. Dan kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Dan pemerintah menyampaikan komandonya pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kami sangat terbantu. Kami sangat sedikit. Dan dampak sosial ekonomi sangat luas. Hewan yang masuk ke Nunukan diawasi begitu ketat. Karena jika mau dipaksakan untuk masuk tanpa prosedur yang ditetapkan itu pidana. Berdasarkan UU 18/2009 tentang kesehatan dan peternakan hewan,” jelasnya.

Baca Juga :  APBD Perubahan Disepakati Rp 1,2 Triliun

Lanjutnya, DPKP Nunukan surveilans klinis. Alasannya, untuk Nunukan belum ditemukan kasus. Dan proses pemeriksaan dilakukan secara acak untuk memastikan ada gejala atau tidak. Dan jika ditemukan ada indikasi langkah yang dilakukan koordinasi den tim Provinsi Kaltara,

“Misalnya, jika ada indikasi yang kami lakukan isolasi radius 6 km. Dan melihat kondisi lalu lintas hewan disekitar aktif atau tidak. Jika dugaan kuat selanjutnya dilakukan pengambilan spesimen. Untuk penguatan ya tunggu hasil lab. Dan sejauh ini kami belum temukan meski tanpa gejala yang mengarah. Semoga program vaksin membuat tidak menyebar dan tidak masuk Nunukan,” pungkasnya. (akz/har)

Most Read

Perekrutan Anggota Parpol

Herd Immunity Tak Hanya Sekadar Target

Artikel Terbaru

/