Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Plt Kepala BPPDRD Idham mengatakan, soal pungutan pajak reklame tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2010. Khususnya, berkaitan Pasal 3 berbunyi reklame tidak termasuk sebagai objek pajak jika diselenggarakan partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang semata-mata untuk kegiatan sosial.
Namun, reklame yang dipasang di tiang reklame atau billboard kali ini bukan untuk kegiatan sosial, melainkan kebutuhan kampanye caleg. Artinya, mereka harus membayar pajak. Teknisnya, caleg menyewa reklame kepada perusahaan iklan sebagai pemilik reklame.
“Sehingga, masuk bagian dari objek pajak reklame,” sebutnya.
Jika ada konten atau isi reklame melanggar keputusan KPU, pihaknya menyerahkan kepada Bawaslu yang memiliki kewenangan tersebut. Dia menjelaskan, caleg membayar kepada perusahaan iklan untuk pemasangan reklame. Lalu, perusahaan yang membayar pajak reklame ke BPPDRD.
“Jadi, terhitung masuk kas daerah,” ucapnya.
Adapun pajak reklame merupakan salah satu dari jenis pajak daerah. Pajak reklame sebesar 10 persen dari nominal biaya reklame. Idham mengatakan, dampak reklame tidak begitu besar pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Minyak.
"Catatan kami baru ada 34 titik objek reklame se-Balikpapan yang terdaftar di BPPDRD,” katanya.
Itu dengan nominal pajak daerah sekitar Rp 35 juta per bulan. Seperti diketahui, pemasangan reklame biasanya memiliki periode satu bulan. Sehingga, setiap bulan ada setoran dari pajak reklame.
“Namun, isi atau konten reklame bebas bergantung dari perusahaan iklan,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Balikpapan Wasanti menuturkan, pemasangan APK di lokasi yang salah tercatat sebagai pelanggaran administrasi. Maka sanksi atau konsekuensi, yakni APK diturunkan.
“Ada lebih 200 APK yang melanggar,” ucapnya.
Itu pelanggaran di semua lokasi yang tertuang dalam keputusan KPU Balikpapan dan PKPU.
Larangan APK mulai dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan hingga Pelabuhan Semayang. Lalu, Jalan Ahmad Yani dari simpang Plaza Balikpapan hingga Rapak Plaza. Terakhir, sepanjang Jalan MT Haryono mulai Dam sampai Pasar Buton. Ini semua tertuang dalam Perwali Nomor 6 Tahun 2022.
Kemudian sesuai PKPU, APK tidak boleh berada di pohon, tiang listrik, dan taman-taman kota. Kemudian, rumah ibadah, sekolah, dan fasilitas pemerintah. Bawaslu tidak berwenang menurunkan APK yang melanggar aturan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai pemilik kewenangan penindakan.
“Kami memberi rekomendasi mana saja APK yang melanggar sesuai keputusan KPU Nomor 98,” ujarnya.
Masalahnya, kini sulit menindak APK yang terpasang pada reklame atau billboard besar. Santi menyadari, tak semua APK yang melanggar aturan pemasangan mampu ditertibkan oleh Satpol PP.
“Kendalanya karena Satpol PP tak punya mobil crane untuk menurunkan iklan di papan reklame setinggi itu,” katanya.
Bawaslu sudah menyurati Dinas Perhubungan untuk meminjam mobil crane. Itu pun tidak bisa cepat karena mobil masih digunakan oleh OPD tersebut. (ms/k15/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



