Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dari penelusuran itu diharapkan mengurai apakah uang suap untuk memuluskan kontraktor menjadi pemenang, hanya dinikmati tersangka Rachmat Fadjar atau mengalir ke jajaran pimpinan di atasnya. Termasuk di lingkungan BBPJN Kaltim. Potensi itu kini masih didalami penyidik.
“Semuanya bergantung pada aliran dananya. Pihak-pihak itu, kami tersangkakan kalau ternyata pihak penentunya itu, mendapatkan suap. Misalnya seseorang menerima, ternyata dia hanya operator ataupun hanya penerima. Tetapi yang menentukan adalah pihak atasannya. Baru itu bisa dipertanggungjawabkan, tetapi kalau dia main sendiri, cukup itu saja,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada Kaltim Post.
Selain itu, Nurul Ghufron mengaku belum bisa memastikan jika tersangka juga melakukan tindak pidana korupsi terhadap proyek lainnya di Kaltim. Termasuk proyek infrastruktur pendukung yang dibangun di IKN. Karena sebelumnya diketahui bahwa yang bersangkutan sempat terlibat dalam pembangunan di IKN pada tahun 2020 lalu.
Tersangka juga diketahui sempat menjadi penanggung jawab infrastruktur penunjang di IKN dengan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan menangani tiga paket preservasi jalan utama dalam menunjang IKN di Kecamatan Sepaku, PPU pada 2022 lalu.
Tiga paket pekerjaan yang ditangani Rachmat Fadjar, yakni Preservasi Jalan Simpang Itchi–Simpang 3 Riko Segmen I, Preservasi Jalan Simpang Itchi–Simpang 3 Riko Segmen II, dan Preservasi Jalan Simpang 3 Riko–Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
“Sejauh ini, kami masih fokus kasus di tahun 2023 ini. Apakah sebelumnya juga ada dugaan korupsi atau tidak, kami lihat di perkembangannya. Kalau ada pihak yang lain menyampaikan bahwa dia juga telah memberi sesuatu pada proyek sebelumnya ya, bisa saja,” terang dia.
Oleh karenanya, Nurul Ghufron masih belum bisa berkomentar banyak mengenai perkembangan kasus yang diungkap pada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 23 November lalu.
“Sekarang masih dalam tahap penyidikan. Kita akan update, mungkin kalau ada penambahan pihak. Ataupun ada temuan baru. Tapi sementara ini, kami masih menangani penyidikannya,” katanya.
Pada bagian lain, Forum Masyarakat Antikorupsi (Formak) Paser Rudiansyah meminta KPK untuk mengembangkan kasus OTT tersebut. Menurutnya, jangan sampai aksi KPK hanya berhenti sampai penangkapan beberapa orang saat OTT.
“Ada pernyataan kontraktor yang akan membuka semua yang terlibat dalam kasus ini. Bahkan kasus-kasus lainnya,” katanya.
Pihaknya meminta KPK RI untuk mendalami pernyataan kontraktor. Hal ini sebagai pintu masuk menyelidiki semua mereka yang terlibat. Untuk diketahui, dalam OTT akhir November lalu, KPK telah menetapkan lima tersangka.
Yaitu Nono Mulyatno selaku direktur CV Bajasari, Abdul Nanang Ramis selaku pemilik PT Fajar Pasir Lestari (FPL), dan Hendra Sugiarto selaku staf PT Fajar Pasir Lestari.
Sementara, dua pejabat BBPJN Kaltim yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Rachmat Fadjar selaku kepala Satker BBPJN Kaltim, dan Riado Sinaga (RS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah 1 Kaltim. (kip/riz/k15/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



