Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala DPPR Balikpapan Neny Dwi Winahyu mengatakan, aplikasi One Map One Data bisa diakses oleh masyarakat umum dan pemerintah daerah. Misalnya, masyarakat bisa menjangkau layanan informasi tata ruang dan rencana kota. Contoh, warga ingin mengecek aset properti masuk dalam pola ruang mana.
Ada pola ruang perumahan, perdagangan dan jasa, dan lainnya.
“Jadi, warga tinggal masukkan koordinat bidang tanah dalam aplikasi,” katanya. Jika sudah tahu kategori pola ruang, warga bisa mendapat informasi kegiatan apa saja yang bisa dilakukan dalam pola ruang tersebut.
Neny menjelaskan, seperti pola ruang perdagangan dan jasa terbagi lagi dalam tiga jenis. Di antaranya kegiatan diperbolehkan, kegiatan diperbolehkan terbatas, dan kegiatan diperbolehkan bersyarat. Artinya, jika berada di luar dari tiga jenis kegiatan ini berarti tidak boleh dilakukan di pola ruang.
“Kalau masyarakat mau bikin bengkel, gudang, dan usaha investasi lain, bisa cek pola ruang mana yang sesuai dan lokasinya di mana,” ujarnya.
Kemudian, One Map One Data juga digunakan internal pemerintah daerah, yakni OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan. Tepatnya soal simpul informasi jaringan geospasial.
Dalam aplikasi ini bisa terhubung data antar-OPD. Seperti Disdukcapil yang memiliki pemetaan sebaran penduduk berdasarkan wilayah, usia, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya, Disperkim tentang data sebaran perumahan yang mempunyai site plan. Serta data di setiap OPD lainnya.
Layanan simpul informasi jaringan geospasial ini belum dapat diakses masyarakat.
“Data harus terverifikasi dulu agar bisa bisa dipublikasikan,” ucapnya.
Dia menjelaskan, data RTRW dan RDTR memang sudah terverifikasi. Namun, rencananya masih akan dilakukan revisi RTRW.
Sehingga, pihaknya perlu sinkronisasi data antar-OPD. Itu yang membuat saat ini statusnya masih draf rencana tata ruang dan bersifat dinamis. OPD memberikan saran sesuai perencanaan mereka. Maka pembahasan RTRW untuk periode 20 tahun.
Misal, mana saja lokasi atau pola ruang untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
“Tugas RTRW juga harus mengakomodasi seluruh kepentingan pemerintah demi melayani warga dan kepentingan warga untuk investasi,” ujarnya.
Neny menambahkan, masalah RTRW memang sangat kompleks karena melibatkan seluruh OPD terkait. Itu yang membuat pembahasan RTRW tak bisa selesai hanya untuk satu dua tahun. (ms/k15/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



