Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Chief Operating Officer (COO) Inti Pratama Group Aang Aristian mengatakan, kerugian yang dialami SPBU juga tidak sedikit saat Pertamina memberikan sanksi denda. Pihaknya yang memiliki SPBU Gunung Malang sudah pernah mengalami hal tersebut. Baik kerugian berupa materi maupun kerugian lainnya.
“Padahal kami tidak ada niat melanggar,” katanya.
Masalahnya kerugian yang dialami bukan hanya denda. Namun pihaknya lelah terutama emosi melonjak berhadapan dengan pengetap. Aang bercerita, SPBU sebagai operator bisa mendapat ancaman jika tidak melayani pengetap.
“Saya juga bertengkar dengan pengetap sudah berkali-kali,” ucapnya.
Padahal seharusnya bisnis bisa berjalan lancar sesuai standar operasional prosedur (SOP). Namun kenyataannya faktor eksternal besar sekali menekan. Aang menegaskan, dia bukan masalah setuju atau tidak dengan ada pengecer.
Dia mengatakan, SPBU sebagai mitra Pertamina memiliki ruang lingkup terbatas. SPBU hanya boleh menjual BBM ke konsumen terakhir atau tangki kendaraan langsung.
“Jadi kami hanya ikuti SOP pertamina. Kalau mereka tidak memperbolehkan jual eceran kami tidak akan lakukan,” ungkapnya.
Walau dia mengakui kondisi di lapangan, masyarakat yang mempunyai niat menjual eceran bisa melakukan berbagai upaya untuk mendapat BBM. Pihaknya berharap ada penertiban dan kejelasan bagi pom mini. Sehingga SPBU juga tak mendapat gangguan dan mampu melayani masyarakat secara maksimal.
“Harapan saya tentu pemerintah daerah, Pertamina, kepolisian, dan pihak terkait bisa bahu membahu menertibkan pom mini,” ujarnya.
Mengingat selama ini jika terjadi pelanggaran, Pertamina akan memberikan sanksi hanya kepada SPBU. Aang menuturkan, urusan pengetap, modifikasi tangki, dan sebagainya bukan ranah SPBU.
“Kami pun tidak dibekali oleh instrumen hukum untuk menindak hal tersebut. kami hanya menyalurkan BBM saja,” katanya.
Sementara terkadang ada ancaman yang membuat operator dengan terpaksa memberikan BBM kepada pengetap. Meski begitu SPBU masih saja terkena sanksi.
Dia menanti solusi bagaimana mengatur pengetap agar SPBU dapat berusaha dengan lancar tanpa ada masalah. Menurutnya saat ini, langkah Pertamina sudah sangat baik dibanding sebelumnya untuk membuat banyak perubahan. Namun dia menyadari Pertamina juga butuh bantuan dari kepolisian dan pemerintah daerah.
Hal yang terpenting perlu kesepakatan dulu harus dilakukan penataan dan penertiban pom ini agar tidak semakin liar. Seperti diketahui, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 mengatur badan usaha resmi penyaluran BBM ke konsumen hanya melewati SPBU dan Pertashop.
Ini yang membuat keberadaan pom mini masih sulit untuk legal. Terhitung sejak Juni, Pertamina Patra Niaga telah menjatuhkan hukuman sebanyak 27 sanksi kepada operator. Mereka terbukti melakukan permainan dengan pengetap. Berdasarkan bukti-bukti video dan laporan masyarakat.
Ketua Hiswana Migas Balikpapan Christofel menyebutkan, Pertamina harus mengambil tindakan terhadap pengetap. Sehingga saat terdapat kasus, tidak hanya SPBU yang mendapat sanksi. Belum lagi, SPBU mendapat kena sanksi denda hingga terancam ditutup.
“Saya meminta pengertian aparat terkait, kami juga butuh dilindungi,” sebutnya.
Dia bercerita, beberapa SPBU sebenarnya tidak mau lagi menerima dan menyalurkan barang subsidi. Melihat besarnya risiko yang mereka hadapi. Namun bagaimana pun juga tetap harus disalurkan karena kebutuhan masyarakat. (ms/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



