TARAKAN – Penetapan upah minimum setiap tahun menjadi perhatian kalangan pengusaha. Di tengah harapan pekerja terhadap kenaikan upah, pengusaha menilai besaran UMK harus ditentukan melalui perhitungan yang mengacu pada data dan regulasi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tarakan, Zaini Mukmin mengatakan, pihak pengusaha akan berpegang pada data dalam pembahasan penetapan UMK Tarakan 2027. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator pengupahan harus dilihat berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Karena itu kami belum dapat menentukan besaran kenaikan upah sebelum data yang menjadi dasar perhitungan dibahas bersama dalam forum Dewan Pengupahan Kota (Depeko)," ujarnya, Sabtu (21/11).
“Kalau dari Apindo sendiri sesuai dengan data regulasi. Artinya kita tidak bisa berbicara tanpa data. Karena pertumbuhan ekonomi itu kan diolah oleh data juga. BPS yang punya data, nanti kita bahas di pleno,” sambungnya.
Zaini mengungkapkan, dalam pembahasan upah sebelumnya, unsur pengusaha mengusulkan nilai alfa sebesar 0,5. Sementara unsur serikat pekerja mengusulkan nilai alfa 1,0. Perbedaan usulan tersebut menjadi salah satu hal yang akan dibahas dalam forum Depeko. Sebab, nilai alfa menjadi salah satu komponen yang memengaruhi besaran kenaikan upah minimum melalui formula pengupahan.
“Untuk dari kami kemarin itu 0,5. Kalau dari serikat mintanya 1,0. Nah, pemerintah mengambil jalan tengah 0,7,” ungkapnya.
Dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebelumnya, pemerintah mengambil nilai tengah sebesar 0,7. Angka tersebut berada di antara usulan pengusaha dan pekerja. "Kami akan tetap mengacu pada data dan regulasi dalam pembahasan UMK Tarakan 2027. pertumbuhan ekonomi dan indikator lainnya perlu menjadi pertimbangan sebelum menentukan besaran upah," tukasnya.
Di sisi lain, unsur pekerja mendorong agar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi dasar penetapan UMK Tarakan 2027. Anggota Depeko dari unsur serikat pekerja, Sulaiman, menyebut KHL di Tarakan diperkirakan telah mencapai Rp5,1 juta.
Sementara itu, UMK Tarakan 2026 masih berada di kisaran Rp4,7 juta. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih adanya selisih antara upah minimum dengan kebutuhan hidup layak pekerja. “Kalau mengikuti atau memakai rumus formula, ya harusnya dipakai di satu. Nilai alfanya itu satu. Minimal satu karena kita mengejar KHL ini. KHL Kota Tarakan itu sudah Rp5,1 juta,” katanya.
Ia juga menyampaikan aspirasi dari pimpinan serikat pekerja di tingkat pusat yang mengharapkan kenaikan upah minimum daerah berada pada kisaran 7,5 hingga 9,5 persen. Dengan simulasi kenaikan Rp300 ribu, UMK Tarakan 2027 berpotensi mencapai sekitar Rp5,04 juta.
Meski demikian, Sulaiman menyadari angka tersebut masih sebatas aspirasi yang akan diperjuangkan dalam forum Depeko. Keputusan akhir tetap bergantung pada dinamika pembahasan dan kesepakatan seluruh unsur.
"Perbedaan pandangan antara pengusaha dan pekerja tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan penetapan UMK Tarakan 2027. Pengusaha menekankan penggunaan data dan regulasi, sementara pekerja menginginkan kenaikan upah yang dapat mengejar kebutuhan hidup layak," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT