TARAKAN - Penanganan persoalan narkotika di daerah membutuhkan dukungan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan. Upaya pencegahan, pemberantasan hingga penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika juga memerlukan keterlibatan pemerintah daerah melalui kebijakan yang memiliki landasan hukum jelas.
Kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya kehadiran Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Tarakan. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat langkah pemerintah daerah bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan instansi terkait dalam menghadapi persoalan narkotika.
Sehingga DPRD Tarakan mulai mendorong percepatan pembentukan regulasi tersebut. Rancangan peraturan daerah (Ranperda) P4GN telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Bahkan, penyusunan naskah akademik sebagai dasar pembentukan regulasi sudah diselesaikan.
Saat dikonfirmasi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tarakan, Harjo Solaika mengatakan, secara persiapan Ranperda P4GN sudah dapat memasuki tahap pembahasan. DPRD kini tinggal menentukan jadwal serta mekanisme pembahasan bersama Pemerintah Kota Tarakan.
“Perda P4GN ini sudah masuk Propemperda, artinya sudah bisa mulai dilakukan pembahasan. Naskah akademiknya juga sudah selesai, tinggal diagendakan rapat kerja untuk memulai pembahasan,” ujarnya, Rabu (3/11).
Menurutnya, pembentukan perda tersebut menjadi salah satu regulasi yang perlu segera ditindaklanjuti mengingat kebutuhan penguatan kebijakan penanganan narkotika di daerah. Apalagi, BNN selama ini membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar upaya pencegahan dan pemberantasan memiliki dasar hukum yang lebih kuat.
Harjo mengungkapkan, pihaknya telah beberapa kali melakukan diskusi dengan BNN terkait urgensi pembentukan Perda P4GN. Dari komunikasi tersebut, keberadaan regulasi daerah dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan program penanganan narkotika.
“Sangat mendesak. Kami sudah beberapa kali berdiskusi dengan BNN. Dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan serta penanganan peredaran narkoba, BNN membutuhkan payung hukum di daerah berupa Perda P4GN ini,” tegasnya.
Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan dalam menyusun dan memperkuat program P4GN sesuai kebutuhan daerah. Selain itu, perda juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk membangun koordinasi yang lebih terarah antara pemerintah daerah, BNN, dan instansi lain yang memiliki keterkaitan dalam penanganan narkotika.
"DPRD sempat memprioritaskan penyelesaian sejumlah agenda anggaran daerah, terutama pembahasan APBD Perubahan dan perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kondisi tersebut membuat agenda pembahasan beberapa rancangan regulasi harus menyesuaikan dengan jadwal kerja DPRD," terangnya.
Namun, setelah pembahasan anggaran selesai, pihaknya memastikan Ranperda P4GN akan kembali didorong agar segera masuk pembahasan. “Memang kemarin sempat terhambat karena kita sedang berkonsentrasi membahas APBD Perubahan. Tapi sekarang sudah selesai, sehingga ini akan segera kita akselerasi,” katanya.
Untuk mekanisme pembahasan, DPRD masih mempertimbangkan dua kemungkinan, yakni melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau dibahas langsung oleh Bapemperda bersama tim Pemerintah Kota Tarakan. Penentuan mekanisme tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan efektivitas pembahasan materi rancangan perda.
"Setelah mekanisme ditentukan, tahapan awal akan dimulai dengan rapat penyamaan persepsi antara DPRD dan pemerintah daerah. Langkah ini diperlukan agar kedua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai arah pengaturan serta substansi yang akan dimuat dalam regulasi tersebut," terangnya.
Berikutnya, pembahasan akan masuk pada materi dan substansi perda melalui rapat kerja. Dalam tahapan ini, DPRD berencana melibatkan BNN serta sejumlah instansi terkait lainnya untuk memberikan masukan sesuai kewenangan dan kebutuhan penanganan narkotika di daerah.
"Proses pembentukan perda tidak berhenti setelah pembahasan substansi selesai. Rancangan tersebut masih harus melalui tahapan harmonisasi dan fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi sebelum dilakukan finalisasi. Tahapannya mulai dari penyamaan persepsi, kemudian rapat kerja membahas substansi perda. Setelah itu harmonisasi, fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi, finalisasi, lalu dibawa ke paripurna untuk ditetapkan menjadi perda,” jelasnya.
Kendati terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui, DPRD optimistis Perda P4GN dapat diselesaikan pada 2027. Harjo menilai target tersebut cukup realistis karena salah satu tahapan penting yang biasanya menyita waktu, yakni penyusunan naskah akademik, telah rampung.
Dengan demikian, fokus pembahasan selanjutnya lebih diarahkan pada penyempurnaan materi regulasi, penyelarasan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta pemenuhan tahapan administratif sebelum ditetapkan menjadi perda.
“Sangat memungkinkan selesai 2027. Karena tahapannya sudah tidak ada lagi yang ditunggu. Biasanya lama itu penyusunan naskah akademik. Untuk perda ini naskah akademiknya sudah selesai, tinggal masuk pembahasan,” ungkapnya.
Harjo menambahkan, DPRD tetap akan menjalankan seluruh tahapan pembentukan regulasi sesuai ketentuan. Percepatan pembahasan bukan berarti mengabaikan proses yang harus dilalui, melainkan memastikan setiap tahapan dapat berjalan sesuai agenda yang telah ditetapkan.
Menurutnya, regulasi yang disusun harus benar-benar melalui pembahasan matang agar nantinya dapat menjadi pedoman yang bisa diterapkan. Sebab, persoalan narkotika membutuhkan penanganan berkelanjutan dan kerja sama berbagai pihak, sehingga aturan yang dibentuk harus mampu memberikan dukungan terhadap upaya tersebut.
“Berproses. Kita kerjakan dengan baik karena memang banyak tahapan yang harus dilalui. Semuanya harus mengikuti proses dan agenda yang ada,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT