TARAKAN – Memasuki usia ke-14 tahun, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan karena perekonomian daerah masih bergantung pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan, yang cadangannya terus menurun.
Akademisi Ekonomi dari Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr Margiyono, S.E., M.Si., menilai Kaltara seharusnya mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi mengingat statusnya sebagai daerah otonomi baru. Pembentukan provinsi ini semestinya menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan antara wilayah utara dan selatan Kalimantan.
"Daerah yang baru berdiri sebagai wilayah otonom memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat melalui pembenahan kelembagaan, regulasi, serta percepatan pembangunan. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi Kaltara yang selama ini berada di kisaran 5 persen menunjukkan potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi," ujarnya, Selasa (27/10).
Ia menjelaskan, pembentukan Kaltara sebelumnya dilatarbelakangi upaya mempercepat pembangunan wilayah utara yang secara geografis dinilai tertinggal dibandingkan sejumlah daerah di Kalimantan Timur, seperti Samarinda dan Balikpapan.
Karena itu, menurut Margiyono, keberadaan Kaltara sebagai provinsi tersendiri seharusnya mampu mendorong percepatan pembangunan sekaligus mengurangi disparitas antarwilayah. Namun, capaian pertumbuhan ekonomi yang belum optimal menunjukkan perlunya perubahan strategi pembangunan.
“Kalau kita tetap bekerja dengan prinsip business as usual seperti kemarin-kemarin dan masih mengandalkan sektor pertambangan sebagai sektor andalan, pertumbuhan kita akan sulit tinggi. Cadangan pertambangan itu terus menurun. Kalau kita terus menyandarkan diri pada sektor itu, menurut saya, itu sesuatu yang irasional,” tegasnya.
Margiyono menilai, ketergantungan terhadap sumber daya alam tidak bisa terus menjadi tumpuan utama perekonomian daerah. Kaltara perlu memperkuat sektor industri pengolahan agar bahan baku yang tersedia di daerah dapat memberikan nilai tambah sebelum dipasarkan ke luar wilayah.
Ia menyoroti perkembangan sektor industri yang mulai memberikan harapan baru bagi perekonomian Kaltara. Setelah pertumbuhan pada triwulan I 2026 didorong sektor konstruksi, pada triwulan II 2026 pertumbuhan mulai menunjukkan pergerakan ke sektor industri.
"Pergeseran tersebut perlu dijaga melalui kebijakan yang mampu memperkuat daya saing industri. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian terhadap kemudahan investasi, kepastian hukum, pelayanan administrasi, hingga kebijakan fiskal yang mendukung keberlanjutan kegiatan usaha," tukasnya.
Dikatakannya, dia wilayah yang dinilai memiliki peran penting dalam pengembangan industri adalah Tarakan dan Bulungan. Di Tarakan, industri kertas menjadi salah satu sektor yang perlu dipertahankan, sementara Bulungan memiliki potensi pengembangan industri melalui kawasan industri Tanah Kuning-Mangkupadi.
“Kedua industri ini tentu harus dipelihara pertumbuhannya dengan berbagai macam kebijakan. Syukur-syukur pemerintah memberikan insentif tertentu karena itu yang menjadi penopang masa depan Kaltara,” katanya.
Ia mengingatkan, keberlangsungan industri tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bahan baku dan modal, tetapi juga oleh iklim usaha yang kondusif. Konflik yang mengganggu operasional, ketidakpastian hukum, serta pelayanan administrasi yang tidak mendukung dapat menghambat investasi dan mengurangi kepercayaan pelaku usaha.
"Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang diterapkan mampu memberikan kepastian bagi investor untuk mengembangkan usahanya dalam jangka panjang. Selain itu, pentingnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam kegiatan industri. Penyerapan tenaga kerja dari daerah dapat menjaga perputaran pendapatan agar tetap berlangsung di Kaltara, sekaligus memperluas manfaat investasi bagi masyarakat," tuturnya.
“Kalau ada industri di Kaltara, baik di Bulungan maupun Tarakan, sebisa mungkin uang yang diterima dalam bentuk upah itu berputar di daerah. Kalau ada tenaga ahli tertentu yang tidak bisa dipenuhi dari tenaga lokal, tentu kita memaklumi kalau diambil dari luar,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan dampak berantai terhadap perekonomian daerah. Peningkatan penyerapan tenaga kerja akan mendorong pendapatan masyarakat, memperluas aktivitas ekonomi, serta membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Di sisi lain, ia menilai pembangunan ekonomi Kaltara tidak boleh hanya terpusat di Tarakan dan Bulungan. Pemerintah perlu mulai menyiapkan Nunukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk memperluas pemerataan pembangunan dalam jangka panjang.
"Kalau melihat posisi geografis Nunukan yang berhadapan dengan laut dan relatif dekat dengan pasar Asia Pasifik sebagai modal penting untuk pengembangan aktivitas perdagangan dan logistik," terangnya.
Menurutnya, pengembangan pelabuhan dan konektivitas transportasi laut dapat menjadi bagian dari strategi tersebut. Transportasi laut dinilai memiliki keunggulan biaya untuk mengangkut barang dalam jumlah besar dibandingkan transportasi darat maupun udara.
“Ke depan, setelah Tarakan dikembangkan industri kayu, industri kertas, dan jasanya, kemudian Bulungan dengan kawasan industrinya, Nunukan juga harus diperhatikan menjadi pusat pertumbuhan baru. Sepanjang Laut Sulawesi, Nunukan memiliki posisi yang dekat dengan wilayah pasar Asia Pasifik,” ungkapnya.
Ia menilai, pengembangan Nunukan perlu disiapkan seiring penguatan industri di Tarakan dan Bulungan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Kaltara tidak hanya bergantung pada beberapa wilayah, tetapi dapat berkembang melalui pusat-pusat ekonomi yang saling mendukung.
Pengembangan industri pengolahan juga perlu diperluas ke sektor lain yang memiliki bahan baku lokal. Margiyono menyebut industri perikanan, pengolahan rumput laut, kakao, dan cokelat sebagai sektor yang berpotensi dikembangkan untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
"Selama ini, tidak seluruh bahan baku yang dihasilkan Kaltara diolah di dalam daerah. Sebagian justru dikirim ke wilayah lain sehingga nilai tambah dan peluang penciptaan lapangan kerja tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat setempat," ungkapnya.
Margiyono menambahkan, upaya memperkuat perekonomian Kaltara tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI), pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan masyarakat juga perlu mengambil peran dalam mendorong aktivitas ekonomi.
Ia menyinggung pembiayaan ekonomi yang telah disalurkan melalui kredit perbankan di Kaltara. Berdasarkan data yang disampaikannya, pembiayaan hingga Juli 2026 mencapai Rp46 triliun, yang mencakup kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi.
"Dukungan pembiayaan perlu diarahkan untuk memperkuat sektor produktif, khususnya industri pengolahan dan kegiatan usaha yang memiliki potensi menyerap tenaga kerja lokal. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Lebih jauh, Margiyono menilai momentum peringatan HUT ke-14 Kaltara juga perlu dimanfaatkan untuk mendorong perubahan strategi pembangunan pada skala nasional. Ia menyoroti posisi geografis Kaltara yang berada di kawasan Laut Sulawesi dan Selat Makassar sebagai peluang untuk memperkuat konektivitas perdagangan regional maupun internasional.
Menurutnya, selama ini orientasi pembangunan jalur perdagangan dan aktivitas ekonomi nasional masih banyak bertumpu pada kawasan Selat Malaka. Sementara itu, pengembangan konektivitas di kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang melintasi Selat Makassar dinilai dapat membuka peluang baru bagi Kaltara dan wilayah sekitarnya.
“Ini kesempatan bagus bagi pemimpin daerah kita untuk menyuarakan pentingnya pergeseran penggunaan pelayaran dunia melalui ALKI II yang ada di Selat Makassar,” ujarnya.
Margiyono menilai, pengembangan kawasan tersebut perlu dikaitkan dengan penguatan industri, pelabuhan, serta konektivitas logistik. Dengan dukungan infrastruktur dan kebijakan yang tepat, Kaltara berpeluang mengambil peran lebih besar dalam rantai perdagangan regional.
Ia juga mengaitkan peluang tersebut dengan pengembangan pusat pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kawasan industri di Tanah Kuning-Mangkupadi, Bulungan. Menurutnya, pengembangan pusat pemerintahan dan kawasan industri perlu diikuti strategi konektivitas yang mampu menghubungkan kegiatan produksi dengan pasar.
"Karena itu, kami mendorong agar pemerintah daerah memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan program pembangunan yang sesuai dengan potensi geografis dan sumber daya Kaltara,"ungkapnya.
“Kalau suara itu terus didengungkan sampai kepada Presiden, bisa jadi itu menjadi sesuatu yang menarik. Program strategis nasionalnya bisa diperhatikan dan dibiayai,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT