TARAKAN - Kepastian akses beasiswa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bagi mahasiswa Politeknik Kaltara masih menunggu penyelesaian kerja sama. Kampus tersebut telah mengajukan perpanjangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) serta perjanjian kerja sama (PKS) dengan Dinas Sosial, tetapi masih menunggu penandatanganan dokumen.
Saat dikonfirmasi, Direktur Politeknik Kaltara, Dr. Muh. Aris, M.Kes., mengatakan, pembaruan kerja sama diperlukan agar mahasiswa kampusnya dapat mengakses bantuan pendidikan melalui jalur Pemprov Kaltara pada 2027.
“Hanya pada saat pengajuan itu, ternyata MoU kami harus diperpanjang. Ini sudah kami ajukan untuk MoU dengan provinsi, termasuk kami sudah ajukan PKS-nya dengan Dinas Sosial,” ujarnya, Senin (12/10).
Aris menjelaskan, penyaluran beasiswa melalui Dinas Sosial tidak harus terbatas bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi swasta juga berpeluang memperoleh akses selama memenuhi persyaratan dan memiliki perjanjian kerja sama sebagai dasar penyaluran.
“Jadi tidak harus negeri, tetapi sepanjang ada PKS-nya, kata turunan dari MoU, sehingga mereka insyaallah melayani. Kami sudah lakukan pengajuan, cuma menunggu tanda tangan,” katanya.
Selain kepastian kerja sama, jumlah kuota beasiswa yang akan dialokasikan untuk mahasiswa Politeknik Kaltara juga belum diketahui. Aris mengatakan, pihaknya tidak menetapkan target penerima secara khusus. Namun, ia berharap pembagian bantuan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa dan kemampuan anggaran pemerintah.
“Yang jelas, kami berhak. Tolong dilihat secara proporsional. Semua perguruan tinggi berhak seperti itu, tidak hanya kami. Tidak ada yang lebih diistimewakan,” tegasnya.
Ia menilai, kebutuhan biaya pendidikan di Politeknik Kaltara perlu menjadi pertimbangan dalam penentuan alokasi. Sebagai perguruan tinggi yang berfokus pada pendidikan vokasi bidang kesehatan, biaya pendidikan mahasiswa dinilai relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah program studi lainnya.
“Berapa jumlah mahasiswa kami, berapa kemampuan pemerintah, dibagi secara proporsi. Biaya mahasiswa kami lebih tinggi dibandingkan biaya di kampus lain karena kami adalah pendidikan vokasi dan kesehatan,” jelasnya.
Kebutuhan dukungan pembiayaan ini juga berkaitan dengan asal mahasiswa. Aris menyebut sekitar 70 persen mahasiswa Politeknik Kaltara berasal dari luar Tarakan. Kondisi tersebut membuat kampus turut mendorong mahasiswa mencari sumber bantuan pendidikan dari pemerintah daerah asal. “Kami berharap selain beasiswa provinsi, juga ada beasiswa dari kabupaten,” ungkapnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT