TARAKAN - Penurunan kemampuan fiskal daerah akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat turut memengaruhi ruang belanja Pemerintah Kota Tarakan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus semakin selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang tetap mendapat dukungan anggaran.
Kepala Bappeda Litbang Kota Tarakan, Dr. Catur Hendratmo, S.T.P., M.M., mengatakan, penurunan pendapatan daerah akan berbanding lurus dengan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan.
"Ketika transfer pusat berkurang, tentu akhirnya mempengaruhi pendapatan daerah. Kalau pendapatan daerah berkurang, maka proses pembelanjaan atas pembangunan juga akan berpengaruh," jelasnya, Sabtu (3/10).
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus mengutamakan belanja yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Prioritas tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga efektivitas penggunaan anggaran di tengah kapasitas fiskal yang menurun.
"Jadi kita lebih mengutamakan belanja-belanja yang punya dampak langsung pada sasaran. Memang cukup berat, tapi inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Catur menegaskan, efisiensi anggaran tidak dilakukan dengan memangkas seluruh sektor secara merata. Pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap pelayanan dasar, terutama sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah tetap berupaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Ketika anggaran berkurang, yang dikurangi terlebih dahulu adalah anggaran pendukung pelayanan dasar. Sebelumnya ada anggaran pelayanan dasar, ada anggaran pendukung pelayanan dasar. Nah sekarang, karena duitnya berkurang, pelayanan dasarnya kita kunci, pendukungnya yang kita kurangi," katanya.
Dengan pola tersebut, pemerintah berupaya agar keterbatasan anggaran tidak langsung berdampak terhadap kualitas pelayanan dasar. Penyesuaian lebih diarahkan pada belanja pendukung, sementara kebutuhan utama masyarakat tetap menjadi prioritas.
"Pelayanan dasar tetap kita jaga. Bagaimanapun harus dijaga oleh pemerintah daerah, karena ini komitmen kepala daerah, komitmen wali kota itu untuk terus menjaga agar pelayanan dasar tidak terganggu di Kota Tarakan," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT