TARAKAN - Keberadaan juru parkir (jukir) tidak resmi masih menjadi persoalan dalam pengelolaan parkir di Kota Tarakan. Aktivitas penarikan tarif di luar ketentuan menjadi salah satu bentuk persoalan yang terus ditemukan dan dikeluhkan masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tarakan Ahmady Burhan mengatakan, persoalan jukir tidak resmi bukan merupakan hal baru. Dishub bahkan telah menerima pengaduan terkait aktivitas tersebut sejak 2025.
“Pengaduan dia itu pada saat 2025 sudah kami tindak lanjuti. Cuma namanya jukir ini, dia kembali lagi,” kata Ahmady saat dikonfirmasi, Kamis (1/10)).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan dan penertiban terhadap jukir perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dishub tidak hanya memberikan teguran, tetapi juga mengingatkan agar penarikan tarif parkir dilakukan sesuai ketentuan.
“Kalau kami itu menegur, melakukan pembinaan untuk tidak melakukan tuntutan di luar ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ahmady menegaskan, tidak semua orang yang menjalankan aktivitas parkir di lapangan merupakan jukir resmi yang terdaftar dan berada dalam pembinaan Dishub Tarakan. “Proses hukumnya nanti diserahkan ke polisi, ke pihak berwajib,” katanya.
Dalam penanganannya, Dishub juga mempertimbangkan aspek keamanan petugas. Ahmady menyebut adanya informasi mengenai jukir yang kerap berada dalam kondisi mabuk, sehingga penertiban terhadap aktivitas tersebut perlu melibatkan aparat keamanan.
“Makanya kami juga koordinasi sama pihak keamanan, karena terkait dengan bisa membahayakan petugas,” jelasnya.
Dishub Tarakan mengharapkan masyarakat ikut berperan dalam mengawasi aktivitas parkir. Aduan dari masyarakat dapat menjadi informasi bagi pemerintah untuk mengidentifikasi aktivitas jukir yang tidak sesuai ketentuan. “Tinggal melaporkan ke pihak Dishub untuk kami tindak lanjuti,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT