TARAKAN - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 mengalami penyesuaian. Dari sebelumnya ditargetkan sekitar Rp243 miliar, target PAD kini turun menjadi Rp241 miliar.
Kabid Pendapatan BPKPAD Kota Tarakan, Lopo mengatakan, penurunan sekitar Rp2,05 miliar tersebut dipengaruhi sejumlah komponen penerimaan. Namun, penurunan paling signifikan terjadi pada sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau dividen.
"PAD Tarakan sendiri berasal dari empat komponen utama, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau dividen, serta lain-lain PAD yang sah," ujanya, Jumat (2/10).
Lopo mengatakan, secara akumulatif terjadi penurunan sekitar Rp2,05 miliar dari target PAD sebelumnya. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya penerimaan dividen. “Penurunan kita kemarin di berkurangnya di Rp2,05 miliar dari target sebelumnya,” ujar Lopo.
Sebelumnya, penerimaan dividen ditargetkan sekitar Rp27 miliar. Setelah dilakukan penyesuaian, target penerimaan tersebut turun menjadi sekitar Rp18 miliar. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp9 miliar pada komponen dividen. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya dapat ditutupi melalui peningkatan penerimaan dari sektor PAD lainnya.
“Tapi itu turun drastis ke angka hanya Rp18 miliar. Nah, itu sendiri sudah hampir Rp9 miliar ya berkurangnya. Sehingga walaupun di sektor lainnya kita angkat, tidak bisa menutupi defisit atau deviasi di sisi dividen tadi,” jelasnya.
Selainn itu, dikatakannya, dividen perumda juga mengalamai sebesar Rp7,3 Miliar. Salah satu sumber dividen Pemerintah Kota Tarakan berasal dari Perumda Tirta Alam Tarakan. Sebelumnya, Pemkot Tarakan menargetkan penerimaan dividen dari perusahaan daerah tersebut sebesar Rp24 miliar.
Namun, berdasarkan hasil final, penerimaan dividen diperkirakan hanya sekitar Rp16,7 miliar. Artinya, terdapat penurunan sekitar Rp7,3 miliar dari target sebelumnya. "Kemampuan perusahaan daerah dalam menyetorkan dividen berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan.
Besaran dividen yang dapat disetorkan juga mengacu pada hasil audit publik atau akuntan publik perusahaan," tuturnya. “Saya kira itu kan faktor perusahaan, kita kan membicarakannya dari hasil audit publik atau akuntan publik di mereka, memang keuntungan perusahaannya ya hanya mampu menyetor dividen sekian,” terangnya..
"Di sisi lain, belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026 ditargetkan mencapai sekitar Rp996 miliar. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari PAD dan pendapatan transfer," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT