TARAKAN - Pembentukan dan penguatan kelompok nelayan tidak hanya berkaitan dengan pembinaan. Keberadaan kelompok juga menjadi salah satu pintu bagi nelayan untuk mengakses berbagai program bantuan pemerintah di sektor perikanan.
Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan Drs. Ardiansyah mengatakan, bantuan pemerintah pada prinsipnya tidak diberikan kepada nelayan secara perorangan. Nelayan perlu tergabung dalam kelompok yang memenuhi ketentuan agar dapat mengakses program bantuan yang tersedia.
“Nanti kalau ada bantuan juga bisa sampai ke mereka. Karena bantuan itu harus kelompok, enggak boleh perorangan. Perorangan kan enggak boleh,” ujarnya, Rabu (30/9).
Karena itu, nelayan yang selama ini masih menjalankan aktivitasnya secara sendiri diharapkan mulai membangun kelembagaan. Menurut Ardiansyah, kelompok dapat menjadi wadah bagi nelayan untuk lebih mudah terhubung dengan pemerintah, termasuk dalam mendapatkan pembinaan sesuai kebutuhan.
Selain menjadi wadah penerima program, kelompok nelayan juga memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan pembinaan. Dengan kelembagaan yang jelas, kebutuhan maupun persoalan yang dihadapi nelayan dapat lebih mudah dikoordinasikan.
Namun, Ardiansyah belum dapat memastikan jumlah keseluruhan kelompok nelayan yang saat ini masih aktif di Tarakan. Data yang disampaikannya sebelumnya masih bersifat gambaran umum, sedangkan rincian jumlah kelompok berada pada bidang yang secara khusus menangani pembinaan kelompok nelayan.
“Tadi saya sampaikan, kalau untuk jumlah detailnya, itu silakan tanyakan sama kepala bidang yang membawahi ini. Saya enggak hafal jumlah detailnya,” ungkapnya.
Di sisi lain, koordinasi pemerintah dengan organisasi nelayan juga terus dilakukan. Salah satunya dengan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang menjadi organisasi yang menaungi para nelayan.
Ardiansyah menjelaskan, KNTI memiliki posisi berbeda dengan kelompok nelayan yang menjadi binaan Dinas Perikanan. KNTI merupakan organisasi profesi yang menaungi nelayan, sehingga hubungan pemerintah dengan organisasi tersebut lebih banyak dalam bentuk koordinasi.
“KNTI kan dia organisasi, organisasi profesi yang menaungi mereka. Kita hanya koordinasi ke mereka saja,” katanya.
Lanjutnya, koordinasi tersebut dilakukan terutama ketika terdapat persoalan yang berkaitan dengan nelayan. Organisasi dapat menyampaikan kondisi maupun persoalan yang dihadapi anggotanya kepada pemerintah untuk kemudian dicarikan langkah penanganan.
“Kalau ada masalah-masalah dengan nelayan, biasa koordinasi dengan kami, KNTI,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT