TARAKAN - Upaya pendataan dan pembinaan terhadap nelayan di Kota Tarakan terus dilakukan Dinas Perikanan. Salah satu yang menjadi perhatian ialah keberadaan nelayan yang masih menjalankan aktivitas secara mandiri dan belum tergabung dalam kelompok.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan, Drs. Ardiansyah mengatakan, pembentukan kelompok menjadi penting karena berkaitan dengan kemudahan pemerintah dalam melakukan pembinaan, pemantauan hingga menyampaikan berbagai program bantuan kepada nelayan.
"Saat ini, sudah terdapat cukup banyak Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang menaungi para pelaku usaha perikanan di Tarakan. Jumlah KUB tersebut diperkirakan telah mencapai sekitar 167 hingga 170 kelompok," ujarnya, Rabu (30/9).
“Kalau kita punya kelompok KUB ini sudah lebih 100, sudah 167 sampai 170-lah. Itu baru berdasarkan keberadaan KUB. Di luar itu masih terdapat kelompok yang bergerak pada sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta kelompok pembudidaya perikanan," sambungnya.
Lanjutnya, keberadaan berbagai kelompok tersebut membuat jumlah pelaku usaha perikanan yang telah terorganisasi di Tarakan diperkirakan mencapai ribuan orang. Namun, angka tersebut belum menggambarkan keseluruhan nelayan yang beraktivitas di wilayah Tarakan. Sebab kata dia, saat in masih terdapat nelayan yang memilih menjalankan kegiatan secara mandiri dan belum bergabung dalam kelompok. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Dinas Perikanan terus mendorong nelayan mandiri agar membentuk kelompok.
“Belum lagi yang namanya kelompok pengolah pemasaran. Itu juga ada beberapa kelompok. Ada lagi yang namanya kelompok budidaya perikanan, itu banyak juga. Jadi kalau dikumpul-kumpul sudah ada ribuan juga,” jelasnya.
Menurut Ardiansyah, pembentukan kelompok bukan semata-mata untuk kepentingan administrasi. Kelompok juga menjadi wadah yang memudahkan pemerintah mengetahui kondisi dan kebutuhan pelaku usaha perikanan di lapangan.
Dengan adanya kelompok, proses komunikasi antara pemerintah dan nelayan juga dinilai dapat berjalan lebih terarah. Program pembinaan dapat disampaikan secara kolektif, sementara pemerintah juga lebih mudah melakukan pemantauan terhadap perkembangan masing-masing kelompok.
“Kita sarankan memang untuk segera bikin kelompok supaya mudah kita pantau, kita bina,” katanya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT