TARAKAN – Harapan menjadikan Tarakan sebagai pintu ekspor produk perikanan melalui jalur udara masih menghadapi tantangan. Minimnya kepastian muatan membuat penerbangan kargo langsung yang membawa produk laut belum berjalan maksimal.
Kepala Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat Bandar Udara Juwata Tarakan, Daverius Maarang mengatakan, penerbangan kargo langsung dari Tarakan telah berjalan sekitar lima bulan. Namun, pengiriman produk perikanan melalui jalur tersebut baru terealisasi sekitar empat kali penerbangan.
Padahal, rute tersebut tersedia setiap pekan untuk mendukung pengiriman komoditas laut dari Kalimantan Utara ke pasar luar negeri. “Sekitar lima bulan, tetapi pengangkutan ikan hanya bisa beroperasi sekitar empat kali penerbangan. Padahal penerbangannya setiap minggu ada,” ujar Daverius, Kamis (24/9).
Menurutnya, persoalan bukan berada pada operasional penerbangan, melainkan kesiapan pengiriman produk perikanan yang belum konsisten. Rute yang sebelumnya melayani Tarakan-Hong Kong kemudian ditambah Tarakan-Shenzhen. Saat ini, penerbangan Shenzhen masih berjalan, sedangkan Hong Kong dihentikan sementara.
“Bukan penerbangannya yang tidak berjalan. Yang tidak lancar itu pengangkutan marine product melalui moda udara,” jelasnya.
Daverius menyebut, salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah mekanisme pemeriksaan produk ekspor yang melibatkan sejumlah instansi, termasuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) serta Badan Karantina Indonesia.
Menurutnya, perlu ada kejelasan pembagian peran agar proses pemeriksaan tidak berulang dan tidak menambah beban biaya bagi pelaku usaha. “Kalau saya lihat ada seperti tabrakan tupoksi. BPPMHKP mengatur marine product dari hulu sampai hilir, sementara Karantina juga melakukan pemeriksaan di border, termasuk bandara. Ini yang perlu diperjelas supaya tidak terjadi pemeriksaan berulang,” katanya.
Ia menilai kepastian ketersediaan muatan menjadi faktor penting bagi keberlangsungan penerbangan kargo. Sebab, operator membutuhkan perhitungan bisnis yang jelas dalam menjalankan rute tersebut.
“Pesawat dari Jakarta sampai Tarakan tentu membutuhkan biaya. Kalau kembali kosong karena tidak ada muatan, siapa yang mengganti? Operator juga membutuhkan kepastian agar rute ini tetap memiliki nilai bisnis,” ujarnya.
Untuk rute Tarakan-Hong Kong, Daverius menyebut kerja sama penerbangan memiliki durasi enam bulan dan kini memasuki bulan kelima. Sementara penerbangan Tarakan-Shenzhen masih berjalan dengan masa kerja sama yang belum diketahui.
Ia berharap persoalan tersebut dapat segera dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan instansi teknis terkait. Sebagai unit pelaksana teknis vertikal, Bandara Juwata tidak memiliki kewenangan menentukan kebijakan terkait persyaratan ekspor maupun mekanisme pemeriksaan.
“Sama-sama UPT vertikal, kami tidak bisa menentukan kebijakannya. Kalau ada persoalan di lapangan, pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan bisa mengoordinasikan dengan instansi terkait untuk mencari solusinya,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPPMHKP Tarakan Piyan Gustaffiana menyampaikan pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan ekspor, termasuk koordinasi dengan instansi yang terlibat dalam proses pemeriksaan.
Menurutnya, mekanisme pelayanan masih dapat disesuaikan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan di lapangan. “Kalau ada yang perlu dikoreksi, masih bisa kita lakukan perbaikan sambil sistem dan SOP-nya kita evaluasi,” kata Piyan.
Ia menjelaskan, pihaknya bersama Karantina juga telah melakukan uji coba pola pelayanan untuk mendukung kelancaran ekspor produk perikanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan proses berjalan lebih efektif.
“Untuk menghubungkan regulasinya, kami juga melakukan piloting pelayanan bersama Karantina berjalan baik. Selama masa uji coba, sejauh ini bagus dan tidak ada barang yang terhambat dalam proses ekspor. Memang awalnya kita coba dengan pola H-1, sekarang waktunya sudah lebih fleksibel,” pungkasnya. (zar/jnr)
Editor : Januriansyah RT