TARAKAN - Terancamnya nasib sekitar 30.727 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kalimantan Utara (Kaltara) lantaran berkurangnya kemampuan daerah, berdampak pada jaminan sosial kesehatan masyarakat miskin. Sehingga kondisi ini membuat DPRD Kaltara terus mencari celah agar hal tersebut tidak terjadi.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah mengatakan, persoalan pembiayaan PBI bukan hal yang luput dari perhatian DPRD. Sejak awal pembahasan anggaran, Komisi IV telah mengawal alokasi untuk kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat.
“Angka kurang lebih Rp29,8 miliar itu juga merupakan angka kawalan dari Komisi IV. Kami mengawal BPJS Kesehatan, yang kedua BPJS Tenaga Kerja untuk pekerja rentan Rp2 miliar. Jadi kami mengawal itu,” ujarnya, Minggu (27/9).
Namun, kebutuhan tambahan sekitar Rp3,9 miliar muncul dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Kondisi tersebut kemudian menjadi persoalan karena anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk menjamin keberlanjutan seluruh kepesertaan PBI.
Selanjutnya, DPRD Kaltara masih menunggu penjelasan dari tim anggaran pemerintah daerah mengenai kondisi keuangan daerah serta realisasi anggaran yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Pembahasan tersebut akan menentukan langkah berikutnya untuk menutup kekurangan anggaran PBI. DPRD berharap tersedia solusi agar puluhan ribu peserta yang selama ini mendapat jaminan melalui skema PBI tetap dapat mempertahankan kepesertaannya.
"Persoalan ini tidak hanya menyangkut angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga keberlanjutan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang iurannya ditanggung pemerintah. Harus diakui ini cukup sulit, tapi mudah-mudahan ada solusi untuk menutup kebutuhan PBI ini," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT