TARAKAN - Penguatan industri pengolahan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara (Kaltara). Potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah dinilai perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas pengolahan agar tidak berhenti sebagai komoditas mentah.
Akademisi Ekonomi dari Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono S.E., M.Si., mengatakan, pengembangan industri pengolahan dapat menjadi bagian dari strategi meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Terlebih, posisi geografis Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara lain membuat aktivitas perdagangan dan arus barang perlu diimbangi dengan penguatan industri domestik.
Menurutnya, pengawasan terhadap masuknya barang impor ilegal juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pelaku usaha dalam negeri. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dinilai perlu memperkuat pengawasan di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia.
“Inilah pentingnya pengawasan terhadap masuknya barang impor ilegal. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dinilai perlu memperkuat pengawasan di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia agar produk ilegal tidak menekan produk yang dihasilkan pelaku usaha dalam negeri,” urainya, Jumat (18/9).
Di sisi lain, Margiyono menilai sektor perbankan juga memiliki peran dalam memperkuat fondasi perekonomian. Pembiayaan perbankan, kata dia, perlu diarahkan tidak hanya pada sektor yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi juga sektor fundamental yang mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat ketahanan ekonomi.
“Bank Indonesia perlu mendorong perbankan nasional agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memiliki komitmen nasional untuk membiayai sektor-sektor fundamental,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan sektor hulu juga berkaitan dengan upaya mencapai swasembada pangan. Ketika kebutuhan pangan dalam negeri dapat dipenuhi dari produksi domestik, ketergantungan terhadap impor sejumlah komoditas dapat ditekan.
Pengurangan impor tersebut, lanjutnya, berpotensi menghemat devisa. Sementara peningkatan ekspor produk hasil industri pengolahan dapat menambah penerimaan devisa dan memperkuat posisi neraca pembayaran Indonesia.
“Dengan meningkatnya penerimaan devisa dan berkurangnya ketergantungan pada mata uang asing, permintaan terhadap Rupiah akan naik, sehingga nilai tukar Rupiah dapat menguat secara fundamental dan berkelanjutan,” jelasnya.
Bagi Kaltara, arah kebijakan tersebut dapat diterjemahkan melalui penguatan produksi lokal, pengembangan industri pengolahan, serta peningkatan konektivitas antarsektor. Dengan demikian, sumber daya alam yang dimiliki daerah tidak hanya menjadi komoditas yang diperdagangkan, tetapi juga dapat menjadi basis pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah di dalam daerah.
Margiyono juga menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memberikan ruang bagi daerah untuk tetap bertumbuh di tengah ketidakpastian global.
“Harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memberikan ruang bagi daerah untuk tetap bertumbuh di tengah ketidakpastian global,” jelasnya.
“Kolaborasi erat dan harmonis antara kebijakan fiskal Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter Bank Indonesia adalah kunci utama untuk menciptakan stabilitas harga, kestabilan ekonomi, serta menjaga stabilitas sosial dan politik bangsa di tengah ketidakpastian dunia,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT