TARAKAN - Adanya polemik pergeseran desil masyarakat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak semata-mata dapat dilihat dari perubahan pendapatan masyarakat. Pola konsumsi, bantuan atau transfer yang diterima, hingga cara masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari juga menjadi bagian dari faktor yang dapat memengaruhi pemetaan tingkat kesejahteraan.
Saat dikonfirmasi, Akademisi Ekonomi dari UBT Dr. Margiyono, S.E., M.Si. menjelaskan, pemahaman mengenai kesejahteraan masyarakat perlu dilihat secara lebih menyeluruh, pergerakan masyarakat dari satu desil ke desil lainnya merupakan sesuatu yang memungkinkan terjadi. Tidak hanya masyarakat yang berada pada desil 9 dan 10, tetapi juga kelompok pada desil lainnya dapat mengalami perubahan sesuai dengan data dan indikator yang digunakan dalam pemutakhiran.
“Berkaitan dengan polemik pergeseran atau pergerakan atau dinamika di desil 9-10, mungkin juga memungkinkan terjadi pergerakan di desil-desil yang lain,” ujarnya.
Ia menerangkan, tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya dapat diukur berdasarkan besaran pendapatan yang diterima seseorang. Ada konsep pendapatan siap dibelanjakan yang juga perlu diperhatikan dalam melihat kemampuan ekonomi masyarakat.
Pendapatan siap dibelanjakan, kata dia, tidak hanya berasal dari pendapatan yang diterima secara langsung. Di dalamnya juga dapat terdapat bantuan, tunjangan, subsidi maupun hibah yang diterima masyarakat dari berbagai pihak.
"Dari keseluruhan pendapatan tersebut masih terdapat kewajiban yang harus dibayarkan, termasuk pajak. Karena itu, kemampuan ekonomi seseorang tidak cukup hanya dilihat dari angka pendapatan bruto, tetapi perlu melihat kondisi riil setelah berbagai komponen tersebut diperhitungkan.
“Pendapatan yang siap dibelanjakan itu terdiri dari pendapatan yang ia terima, ditambah dengan pendapatan bantuan, atau tunjangan, atau subsidi, atau hibah dari pihak mana pun, kemudian dikurangi dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat atau objek tersebut,” jelasnya.
Persoalan lainnya, lanjut Margiyono, berkaitan dengan metodologi pengumpulan data. Menurutnya, pendapatan merupakan salah satu informasi yang cukup sensitif bagi masyarakat sehingga tidak selalu mudah mendapatkan jawaban nominal yang benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya.
Ia menyebut, seseorang ketika ditanya secara langsung mengenai jumlah pendapatannya belum tentu memberikan angka yang sesuai dengan kondisi riil. Karena itu, dalam kajian ekonomi, kemampuan atau tingkat pendapatan seseorang dapat dipotret melalui pola pengeluaran dan konsumsi.
“Pendapatan yang diterima oleh seseorang itu sejatinya bisa dipotret juga dengan pengeluaran yang ia lakukan,” katanya.
Margiyono bahkan menggambarkan pola tersebut secara sederhana dengan melihat isi tempat sampah rumah tangga. Menurutnya, jenis barang yang dikonsumsi dan dibuang dapat memberikan gambaran mengenai pola konsumsi seseorang.
“Masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi, tentu bungkus makanan yang ada di tong sampah itu ya bungkus makanan yang harganya mahal. Bisa jadi mungkin pizza, mungkin KFC, atau paling tidak ya ayam goreng begitu,” tuturnya.
Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat ekonomi berbeda akan memiliki pola konsumsi yang berbeda pula. Karena itu, dalam survei sosial ekonomi, pertanyaan mengenai apa yang dibeli, berapa banyak yang dibeli, serta merek barang yang digunakan menjadi bagian dari indikator yang dapat membantu menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga.
Namun, menurut Margiyono, kondisi tersebut menjadi lebih kompleks ketika diterapkan di Kaltara, khususnya Tarakan. Dia melihat terdapat fenomena sosial yang disebutnya sebagai “kumpaonomics”.
"Untuk menggambarkan perilaku masyarakat yang berusaha menunjukkan bahwa tingkat sosial ekonominya tidak berbeda jauh dengan kelompok masyarakat lainnya. Dalam istilah ekonomi, fenomena tersebut berkaitan dengan demonstration effect, yakni kecenderungan seseorang mengikuti pola konsumsi kelompok yang dianggap memiliki kelas sosial lebih tinggi," urainya.
“Kalau fenomena ini dulu tahun-tahun 90-an itu sering terjadi percakapan seperti ini yang kami alami waktu itu di bandara. Beberapa penarik gerobak dulu kalau mengangkut gerobak dari SDEP itu ditarik dengan gerobak begitu. Dengan misalnya orang pekerja kantoran, itu malah pekerja gerobak itu lebih sejahtera. Kenapa? Bajunya dulu adalah Camel,” ungkapnya.
Fenomena serupa, menurutnya, masih dapat ditemukan hingga saat ini. Masyarakat dengan kondisi ekonomi biasa-biasa saja, bahkan kelompok yang secara kemampuan ekonomi berada di bawah, terkadang memiliki gaya hidup yang menyerupai kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi. Margiyono menggambarkan perilaku tersebut dengan ungkapan sederhana, yakni ketika seseorang melihat orang lain mampu membeli atau menikmati sesuatu, muncul dorongan untuk melakukan hal yang sama.
“Kalau bahasanya anak Jakarta ya barangkali kalau saya menyatakan, ‘Lu bisa, gue juga oke.’ Jadi artinya kalau kamu bisa makan di kafe tertentu dengan kelas tertentu, maka saya juga sama,” terangnya.
Menurutnya, pola konsumsi seperti ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan metodologi pengukuran kesejahteraan. Sebab, apabila indikator konsumsi menjadi salah satu bagian dalam pemetaan kondisi ekonomi, perilaku konsumtif masyarakat dapat ikut memengaruhi posisi rumah tangga dalam pemeringkatan desil.
Dia mencontohkan, masyarakat dengan kondisi aset yang relatif terbatas dapat memiliki pola konsumsi yang tinggi. Rumah yang dimiliki mungkin sederhana, aset tidak banyak, dan sumber daya yang tersedia juga terbatas. Namun, apabila pola konsumsi yang tercatat menunjukkan tingkat konsumsi tinggi, kondisi tersebut dapat memengaruhi hasil pemetaan.
“Kalau asetnya itu adalah tidak seberapa, mungkin rumahnya tidak terlalu permanen atau mungkin katakanlah biasa-biasa saja, tetapi oleh karena konsumsinya tinggi, perilaku konsumsi yang tinggi atau perilaku yang demonstration effect atau fenomena kumpaonomics tadi akhirnya melempar desil yang rendah menjadi desil yang tinggi,” terangnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT