TARAKAN - Persoalan data dan pengelompokan kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil masih menjadi perhatian. Masyarakat dinilai perlu memahami bahwa penentuan desil tidak hanya melihat besaran pendapatan, tetapi mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara lebih menyeluruh.
Akademisi Ekonomi dari Universitas Borneo Tarakan (UBT) Dr. Margiyono, S.E., M.Si., mengatakan, pemahaman terhadap sistem desil penting agar masyarakat tidak keliru dalam menilai kondisi ekonomi seseorang. Pendapatan yang terlihat setiap bulan belum tentu menggambarkan keseluruhan kondisi rumah tangga.
“Kami berharap agar masyarakat tidak serta-merta menilai seseorang hanya berdasarkan penghasilan yang terlihat. Pendapatan seseorang dapat berubah-ubah, sementara pengelompokan kesejahteraan mempertimbangkan kondisi rumah tangga secara lebih luas,” ucapnya, Jumat (28/8).
Menurut Margiyono, apabila masyarakat merasa tidak sesuai dengan kategori desil yang diperoleh, maka perlu melihat kembali indikator yang menjadi dasar pengelompokan. Pemerintah juga dinilai memiliki peran penting untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan mudah dipahami.
“Transparansi penting untuk mencegah kesalahpahaman. Sebab, perubahan dalam sistem pendataan maupun pengelompokan masyarakat dapat menimbulkan pertanyaan apabila tidak disertai informasi yang memadai,” ucapnya.
Di sisi lain, Margiyono menyoroti persoalan ketergantungan terhadap bantuan sosial (bansos). Menurutnya, bantuan tetap dibutuhkan sebagai bentuk intervensi pemerintah kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Namun, bantuan tidak seharusnya menjadi satu-satunya sandaran dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Ia menilai masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk meningkatkan kemampuan ekonomi secara mandiri. Terlebih bagi kelompok masyarakat yang kondisi ekonominya sudah lebih baik dan tidak lagi masuk dalam kelompok yang menjadi sasaran utama bantuan.
Margiyono menegaskan, desil tidak semestinya dipahami sebagai label permanen mengenai kondisi seseorang. Pengelompokan tersebut merupakan bagian dari pemetaan sosial ekonomi yang dapat berubah mengikuti kondisi rumah tangga.
“Karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya mempertanyakan mengapa dirinya berada pada desil tertentu, tetapi juga memahami indikator yang menjadi dasar pengelompokan tersebut. Karena kejujuran masyarakat dalam melihat kondisi ekonomi masing-masing turut menentukan ketepatan sasaran program pemerintah,” tukasnya.
Ia pun meminta masyarakat yang berada pada kelompok desil 9 dan 10 untuk melihat kondisi ekonominya secara objektif. Jika memang sudah memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik, semestinya tidak lagi memaksakan diri untuk mendapatkan bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.
“Jadi memang kalau kondisinya seperti itu, masyarakat yang desil 9 dan 10 itu harus clear melihat dirinya, apakah dirinya memang betul-betul miskin atau pura-pura miskin,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT