TARAKAN - Persoalan pengelompokan masyarakat berdasarkan desil dalam pendataan sosial ekonomi masih menjadi perhatian. Perbedaan antara kondisi pendapatan yang diterima masyarakat dengan kategori kesejahteraan dalam data pemerintah dinilai perlu dipahami secara lebih komprehensif, sehingga tidak menimbulkan anggapan keliru di tengah masyarakat.
Sehingga adanya hasil pengelompokan desil yang dikeluarkan Kementrian Sosial menimbulkan polemik di masyarakat lantaran banyak masyarakat kategori desil 9 dan 10 memiliki kondisi ekonomi yang belum sejahtera.
Akademisi Ekonomi dari Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa penentuan kelompok desil tidak hanya berkaitan dengan nominal penghasilan yang diterima setiap bulan. Ada berbagai indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Menurutnya, pemahaman terhadap sistem tersebut menjadi penting karena masyarakat yang berada pada desil tertentu belum tentu dapat langsung disimpulkan berdasarkan satu indikator saja. Kondisi ekonomi rumah tangga perlu dilihat secara lebih menyeluruh.
"Persoalan muncul ketika masyarakat yang secara ekonomi sudah memiliki kemampuan lebih baik masih merasa dirinya sebagai kelompok yang seharusnya mendapatkan berbagai fasilitas atau bantuan pemerintah. Padahal, bantuan sosial pada prinsipnya ditujukan untuk membantu masyarakat yang memang berada dalam kondisi membutuhkan," ujarnya, Jumat (28/8).
Sehingga kata dia, diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk melihat kondisi ekonominya secara objektif dan tidak hanya berpatokan pada satu sisi pendapatan. Ia mengatakan, masyarakat yang telah memiliki kemampuan ekonomi lebih baik juga diharapkan dapat menunjukkan tanggung jawab sosial dengan tidak mengambil hak masyarakat yang kondisinya lebih membutuhkan.
“Yang menjadi perhatian sebenarnya indikator kesejahteraan bukan hanya pada gaji pokok maupun tunjangan penghasilan tetap, tapi ada penghasilan tidak tetap. Seperti penghasilan usaha, mitra, privilage dan lain-lain," terangnya.
Menurutnya, saat ini sebagian masyarakat terlalu nyaman mengantungkan kebutuhan pada program bantuan sosial (bansos). Sehingga kata dia, hal tersebut yang mengahambat masyarakat dalam berinovasi meningkatkan taraf kehidupannya. Di sisi lain, bansos 0menjadi bagian penting dalam menjaga agar kebijakan pemerintah dapat berjalan secara tepat sasaran. Apalagi, data sosial ekonomi menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program.
"Kami berharap agar masyarakat tidak serta-merta menilai seseorang hanya berdasarkan penghasilan yang terlihat. Pendapatan seseorang dapat berubah-ubah, sementara pengelompokan kesejahteraan mempertimbangkan kondisi rumah tangga secara lebih luas," ucapnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT