TARAKAN - Perubahan dalam sistem pendataan dan pengelompokan kondisi ekonomi masyarakat dinilai tidak cukup hanya disampaikan melalui data atau angka. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memahami dasar penilaian yang digunakan, terutama ketika muncul perbedaan antara penghasilan yang diterima dengan status ekonomi yang tercantum dalam data desil.
Akademisi Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr Margiyono S.E., M.Si., meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan penjelasan yang lebih edukatif mengenai konsep pendapatan dan pengelompokan kesejahteraan.
Menurutnya, perubahan dalam sistem pendataan ekonomi sangat mungkin menimbulkan kebingungan apabila tidak disertai penjelasan yang mudah dipahami. Masyarakat perlu mengetahui mengapa seseorang dapat masuk dalam kelompok tertentu meskipun penghasilan bulanannya terlihat rendah.
“Ini menjadi tugas pemerintah untuk mensosialisasikan, menyuarakan kepada masyarakat bahwa sebenarnya begitulah konsep ekonomi melihat bahwa kesejahteraan masyarakat itu tidak dilihat hanya dari UMR-nya, tetapi dari pendapatan yang siap dibelanjakan,” jelasnya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut juga penting bagi Kaltara. Pemahaman yang keliru terhadap data desil berpotensi memunculkan anggapan bahwa masyarakat yang masih membutuhkan dukungan justru tidak mendapatkan bantuan, atau sebaliknya bantuan diterima oleh kelompok yang secara ekonomi sudah relatif mampu.
Karena itu, menurut Margiyono, pemerintah perlu membuka ruang penjelasan mengenai indikator yang digunakan dalam menentukan kondisi ekonomi rumah tangga. Dengan begitu, masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa perubahan status desil merupakan bentuk ketidakadilan.
Ia menilai tujuan akhirnya bukan sekadar mengurangi jumlah penerima bantuan. Yang lebih penting adalah menciptakan sistem yang adil sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, sementara pemerintah tetap memiliki ruang fiskal untuk membiayai pembangunan.
“Adilnya tadi adalah ditambah subsidi dari berbagai macam sumber dan dikurangi dengan kewajiban ia membayar pajak. Dengan pendekatan itu, diharapkan pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih realistis mengenai kondisi ekonomi rumah tangga,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT