TARAKAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Tarakan memastikan tetap mendukung dan mengawal berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap tersebut menjadi bagian dari komitmen Golkar sebagai salah satu partai dalam koalisi pemerintah, sekaligus menjalankan instruksi dari pusat kepada jajaran partai di daerah.
Saat dikonfirmasi, Ketua DPD Golkar Kota Tarakan, Anas Nurdin mengatakan, program pemerintah seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Sekolah Rakyat pada prinsipnya memiliki tujuan yang positif. Karena itu, Golkar di daerah siap mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Ya pada prinsipnya, Partai Golkar merupakan koalisi dari mereka, kan, Gerindra, kan. Artinya kalau itu sudah kebijakan, kami ini kan prajurit paling paling rendah tingkat bawah ini,” ujarnya, Kamis (20/8).
Menurut Anas, kader Golkar di daerah memiliki kewajiban untuk mengamankan kebijakan pemerintah apabila telah menjadi instruksi dari pusat. Ia mengakui pelaksanaan sejumlah program pemerintah saat ini masih mendapat pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun, ia menilai kritik tersebut tidak seharusnya membuat keseluruhan program dianggap tidak berjalan baik.
“Iya, karena artinya ya apapun kebijakan instruksi dari pusat, tentu kami wajib untuk mengamankan itu dan mengikuti instruksi itu,” katanya.
“Jujur saja kalau kita melihat ya dengan melihat kondisi yang ada sekarang kenyataannya, yang mana terlalu banyak kontra dari program-program itu, ya pada prinsipnya kami tetap menilai bahwa program itu juga jelas sasarannya untuk. Ini positif lah ya untuk kebaikan, seperti MBG itu,” tuturnya.
Ia mengakui, masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG, terutama pada sebagian kecil dapur yang dinilai belum sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, kondisi tersebut menurutnya tidak menggambarkan keseluruhan program. Menurut Anas, manfaat program tersebut justru lebih banyak dirasakan masyarakat.
“Hanya saja memang ya aplikasinya di lapangan itu. Tapi tidak semua, mungkin hanya sebagian kecil yang ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan standar BGN, kemudian itu dibesar-besarkan. Tapi tidak semua,” katanya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT