TARAKAN – Pelaksanaan sejumlah program pemerintah terus mendapat perhatian dan sorotan dari masyarakat. Berbagai persoalan yang muncul di lapangan menjadi bahan kritik, namun di sisi lain terdapat pula program yang dinilai memberikan manfaat dan berjalan sesuai tujuan. Kondisi tersebut membuat penilaian terhadap kebijakan pemerintah dinilai perlu dilakukan secara lebih berimbang.
Kritik tetap dianggap sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Namun, sisi positif dari program yang berjalan juga dinilai perlu mendapat ruang agar penilaian tidak hanya berfokus pada persoalan yang terjadi.
Ketua DPD Golkar Tarakan, Anas Nurdin, menilai program pemerintah sejauh ini lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan persoalan yang muncul di lapangan. “Artinya ya ternyata lebih banyak yang bermanfaat. Selama ini kan memang selalu dimunculkan ke permukaan itu yang sedikit-sedikit, yang negatif-negatif itu yang dibesar-besarkan,” urainya, Kamis (20/8).
Sebagai partai koalisi pemerintah, Anas menegaskan Golkar tetap memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden. Terlebih, menurutnya, terdapat instruksi dari pusat yang harus dilaksanakan. “Koalisi dari pemerintah, presiden, ya tetap kita harus dukung itu. Apalagi sudah instruksi dari pusat, ya wajib kita laksanakan itu,” tegasnya.
Terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), Anas mengakui pelaksanaannya di Kalimantan Utara (Kaltara) belum maksimal. Progresnya masih sekitar 50 persen. Di Tarakan, baru beberapa unit yang mulai berjalan.
“Iya, jujur saja kalau kita melihat Kopdes ini kan progresnya masih ya boleh dibilang 50-50 persen lah ya, belum secara tuntas semuanya berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Anas yang juga menjadi salah satu Ketua Kopdes Merah Putih di Kelurahan Lingkas Ujung mengatakan pemerintah masih mematangkan formulasi pengelolaan program tersebut. Kehati-hatian diperlukan karena program melibatkan anggaran besar.
“Jangan dengan mengucurkan dana segitu gede, lalu sistem pertanggungjawabannya seperti apa, tentu itu semua ada dipikirkan oleh pemerintah,” tuturnya.
Sementara itu, pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Tarakan dinilainya secara umum berjalan baik. Persoalan pada satu atau dua dapur, menurut Anas, tidak seharusnya menutupi pelaksanaan dapur lainnya.
“Kalaupun ada masalah kemarin itu satu dua dapur yang kemudian sedikit ada trouble-nya itu ya, itulah yang selalu dimuncul-munculkan itu. Padahal ada berapa banyak dapur di Tarakan ini, kan?” katanya.
Ia mencontohkan pelaksanaan MBG di Gunung Lingkas yang disebutnya berjalan baik. Meski demikian, Anas tetap mendukung evaluasi terhadap dapur yang tidak memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN).
“Yang nakal-nakal sedikitlah ada dapur itu yang ndak sesuai dengan SOP-nya BGN, nah itu mungkin yang akan dievaluasi. Tetapi yang lain berjalan bagus,” katanya.
Menurut Anas, kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial. Namun, kritik juga diharapkan disampaikan secara berimbang agar kekurangan dapat diperbaiki tanpa mengabaikan manfaat program.
“Kontrol-kontrol itu saya kira juga bagus. Itu sebagai bentuk perbaikan, mengevaluasi program-program yang ada untuk dibenahi supaya lebih baik. Seperti itulah saya kira,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT