TARAKAN - Gabungan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Tarakan mulai mendorong pemerintah daerah memberikan kepastian terkait regulasi penanganan LGBTQ. Langkah tersebut ditandai dengan pengantaran surat pengajuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPRD Kota Tarakan melalui Lembaga Budaya Melayu Kalimantan (LBMK). Setelah surat disampaikan, gabungan ormas akan melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan materi yang akan dibawa dalam RDP.
Saat dikonfirmasi, Ketua Front Persaudaraan Islam (FPI) Kota Tarakan Ahmad Irwan mengatakan, surat pengajuan RDP tersebut baru diantarkan ke DPRD melalui LBMK. LBMK dipilih sebagai pihak yang mewakili karena dianggap sebagai orang tua bagi mereka yang tergabung dalam gerakan tersebut.
“Per hari ini (20/8) kami sudah memasukan surat pengajuan RDP ke DPRD melalui Lembaga Budaya Melayu Kalimantan (LBMK). Kenapa kami diwakili LBMK karena LBMK kami anggap sebagai orang tua kami yang anggotanya memang dari orang-orang yang kami tuakan,” ujarnya, Kamis (20/8).
Setelah surat pengajuan RDP diantarkan, pihaknya akan kembali melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan RDP. Adapun tuntutan yang akan disampaikan tetap sama, yakni mendesak pemerintah segera mengesahkan regulasi terkait penanganan LGBTQ di Kota Tarakan.
“Kalau poinnya masih sama yaitu mendesak pemerintah agar segera mengesahkan Perda anti LGBTQ di Kota Tarakan sebagai dasar untuk penanganan LGBTQ termasuk sanksi di dalamnya. Selain itu kami mendesak pemerintah agar tidak memberi panggung kepada kelompok LGBTQ di Kota Tarakan dalam hal apapun,” katanya.
Gabungan ormas tersebut juga mengapresiasi komitmen Wali Kota Tarakan sebelumnya terkait rencana pengesahan Peraturan Wali Kota (Perwali) anti-LGBTQ. Mereka berharap regulasi tersebut dapat segera direalisasikan.
“Kami juga mengapresiasi komitmen wali kota Tarakan sebelumnya yang berkomitmen mengesahkan Perwali anti LGBTQ kami berharap itu bisa disahkan secepat mungkin. Karena begini,” tuturnya.
Ahmad mengatakan, pihaknya tidak membenci individu yang tergabung dalam kelompok LGBTQ. Menurutnya, yang menjadi perhatian adalah perilaku yang mereka nilai sebagai penyimpangan. Ia berharap kelompok tersebut dapat memperoleh pembinaan.
“Sebenarnya kami tidak membenci mereka tapi kami membenci penyimpangannya. Kami berharap mereka kelompok LGBTQ ini bisa dibina untuk kembali ke jalan yang benar. Kemarin pimpinan kami Alhabib Rizieq Shihab sudah menyampaikan FPI siap membantu pemerintah dalam membina LGBTQ pada tabligh akbar dari rangkaian acara Parade Tauhid di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Kota Padang, Sumatera Barat,” terangnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT