TARAKAN - Pengibaran Bendera Dayak Borneo bersamaan dengan Merah Putih di Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, saat peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia (RI) menjadi perhatian. Pengibaran dilakukan di tengah kondisi jalan berlumpur dan disertai penyampaian aspirasi masyarakat terkait pembangunan di wilayah perbatasan.
Ketua Persekutuan Dayak Lundayeh (PDL) Kota Tarakan, Yonsep meminta ekspresi tersebut tidak langsung dikaitkan dengan gerakan yang mengarah pada makar. Menurutnya, keresahan masyarakat perlu dilihat dari kondisi pembangunan dan kebutuhan yang mereka rasakan.
“Kalau bersifat makar, saya tidak setuju lah dengan itu. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya ekspresi masyarakat yang tidak puas berdasarkan mereka, dan itu reaktif serta tidak melakukan tindakan yang melukai, baik secara ideologi maupun undang-undang, saya rasa itu wajar saja,” kata Yonsep, Rabu (19/8).
Masyarakat dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah aspirasi. Di antaranya percepatan pembangunan Jalan Nasional Malinau–Krayan, peningkatan kualitas Jalan Lingkar Krayan, serta kepastian dan percepatan proses pengusulan Krayan sebagai calon daerah otonomi baru.
Yonsep menilai persoalan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Menurutnya, masyarakat di perbatasan harus dapat merasakan hasil pembangunan secara nyata.
“Jangan dilihat dari ideologinya saja, tetapi bagaimana masyarakat itu menerima kue-kue pembangunan. Mungkin itu yang paling utama. Kesejahteraan, kemudian bagaimana kebutuhan daerah itu bisa dipenuhi,” ujarnya.
Ia menyebut akses menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat perbatasan. Akses tersebut tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga kesempatan menyampaikan pendapat. “Kebutuhan daerah itu yang paling utama adalah akses mereka. Akses itu bukan hanya akses jalan, tapi akses untuk mengeluarkan pendapat. Nah, itu yang paling utama saya lihat,” tuturnya.
Menurut Yonsep, pengibaran Bendera Dayak Borneo dalam momentum peringatan kemerdekaan seperti yang terjadi di Krayan baru pertama kali didengarnya. Ia juga belum mengetahui apakah aksi tersebut telah dikoordinasikan dengan organisasi masyarakat adat.
“Kalau yang ini reaktif dan spontanitas mereka sendiri sebagai anak bangsa, ya harus kita hormati dan hargai. Dan itu perlu ada pembinaan, perlu dilihat apa sih yang mau mereka dengan mengibarkan itu atau berniat mengibarkan itu. Itu yang perlu dicermati,” katanya.
Ia berharap pemerintah tidak terburu-buru menafsirkan aksi tersebut sebagai bentuk ketidaksukaan terhadap negara. Respons pemerintah, kata dia, sebaiknya diarahkan pada persoalan yang melatarbelakangi munculnya ekspresi masyarakat.
“Semoga reaksi tadi tidak dilihat merupakan bagian ketidaksukaan terhadap negara. Negara ini kan negara hukum. Jadi bagaimana melihat apa yang dibutuhkan masyarakat kita itu. Jangan sampai karena sesuatu yang reaktif, kemudian kita langsung melihatnya sebagai sesuatu yang lain,” jelasnya.
Yonsep mengatakan pihaknya belum berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang terlibat dalam pengibaran tersebut. Informasi mengenai kejadian itu baru diterimanya pada malam hari sehingga pihaknya masih berupaya mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kalau tadi malam saya dilaporkan, tetapi belum ada komunikasi kami kepada siapa. Soalnya perlu melihat siapa yang di lapangan. Ini kan anak-anak muda di sana, jadi kita perlu tahu dulu siapa dan bagaimana kejadiannya. Setelah itu baru bisa melihat langkah yang tepat,” pungkasnya. (zac)
Editor : Januriansyah RT