TARAKAN - Persoalan jumlah pengemudi transportasi online di Kota Tarakan dinilai perlu ditata berdasarkan data kebutuhan yang jelas. Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI) Kalimantan Utara mempertanyakan dasar penerimaan pengemudi baru yang masih dilakukan sejumlah aplikator, sementara di lapangan pengemudi mengaku harus berbagi order dengan jumlah pengemudi yang semakin banyak.
Ketua SePOI Kaltara, Misyadi mengatakan, dua aplikator yang masih aktif membuka penerimaan pengemudi di Tarakan. Bahkan, menurutnya, pihak aplikator pernah menyampaikan bahwa penerimaan pengemudi dilakukan tanpa batas.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena SePOI menilai jumlah pengemudi saat ini sudah cukup banyak. Penambahan pengemudi baru tanpa didukung data kebutuhan yang terbuka dikhawatirkan semakin memperkecil peluang pengemudi mendapatkan order.
“Harapan kami kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah, ini bisa menjadi perhatian. Karena setiap kami menanyakan kepada pihak aplikator, ketika kami mengkritik soal jumlah pengemudi, jawabannya kebutuhan pengemudi masih sangat diperlukan,” tuturnya, Minggu (16/8).
Namun, Misyadi mengatakan pihaknya belum memperoleh data yang menunjukkan kebutuhan riil pengemudi di Tarakan. Menurutnya, data tersebut penting untuk mengetahui apakah penerimaan pengemudi baru memang masih diperlukan atau justru sudah melebihi kebutuhan.
“Kami minta data, mereka tidak pernah membuka data itu. Jadi hanya alasan bahwa jumlah pengemudi kurang. Kami ingin tahu datanya seperti apa,” tegasnya.
Selain persoalan data, SePOI juga menyoroti kehadiran aplikator dalam forum pembahasan bersama pemerintah dan DPRD. Menurut Misyadi, tidak seluruh aplikator selalu hadir ketika diundang untuk membahas persoalan pengemudi online.
Padahal, kehadiran pihak aplikator dinilai penting agar persoalan tarif, jumlah pengemudi, mekanisme pemberian order hingga sistem potongan dapat dijelaskan secara langsung kepada pengemudi dan pemerintah.
Misyadi mengatakan, SePOI terus mendorong pemerintah agar menghadirkan perwakilan perusahaan aplikator di daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar komunikasi mengenai persoalan transportasi online tidak hanya berlangsung antara pemerintah dengan pengemudi.
Di sisi lain, SePOI juga meminta adanya kepastian tarif bagi pengemudi. Menurut Misyadi, penurunan komisi aplikator menjadi 8 persen belum menyelesaikan persoalan pendapatan apabila tarif dasar dan tarif bersih yang diterima pengemudi tidak jelas.
“Yang sebenarnya kami butuhkan bukan hanya persoalan potongan komisi. Kami membutuhkan tarif yang pasti, tarif dasar yang sesuai regulasi, dan yang paling penting adalah tarif bersih yang diterima pengemudi,” jelasnya.
Persoalan tersebut sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah dan DPRD. SePOI juga meminta agar aspirasi pengemudi online di daerah dapat dikawal hingga tingkat pemerintah pusat dan DPR RI.
“Kami sudah menyampaikan semua tuntutan, baik nasional maupun daerah. Kami meminta aspirasi masyarakat, khususnya kami sebagai pelaku transportasi online, bisa dikawal dan ditindaklanjuti sampai ke DPR RI,” jelasnya.
Untuk tingkat daerah, SePOI Kaltara mengusulkan adanya pembatasan penerimaan pengemudi baru. Langkah tersebut dinilai perlu dipertimbangkan untuk menjaga keseimbangan antara jumlah pengemudi dengan ketersediaan order.
“Kami meminta untuk penerimaan pengemudi bisa dibatasi. Kalau bisa sementara dihentikan dulu penerimaan pengemudi baru, baik roda dua maupun roda empat,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT