TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan menyiapkan restrukturisasi organisasi sekaligus pembenahan badan usaha milik daerah (BUMD). Penataan tersebut dilakukan dengan menyesuaikan struktur pemerintahan terhadap kebutuhan daerah dan kemampuan fiskal, termasuk mengubah pola pengelolaan empat Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang dinilai belum mampu berkembang secara optimal.
Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes., mengatakan, restrukturisasi organisasi akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Regulasi tersebut ditargetkan selesai tahun ini dan selanjutnya menjadi salah satu dasar penyusunan APBD Murni 2027.
“Target kita Raperda SOTK ini tuntas tahun ini, sehingga nantinya menjadi acuan dalam penyusunan APBD Murni 2027,” ujarnya.
Menurut Khairul, penataan tidak hanya menghitung jumlah organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga menyangkut keseluruhan struktur dan posisi jabatan yang ada di dalamnya. Penyesuaian dilakukan agar struktur pemerintahan tetap sesuai dengan kebutuhan sekaligus kemampuan keuangan daerah.
“Penataan itu bukan hanya jumlah OPD, tetapi juga struktur yang ada, termasuk posisi jabatan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan dan kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.
Restrukturisasi kemudian menyasar BUMD. Dari lima Perumda yang dimiliki Pemkot Tarakan, empat di antaranya direncanakan dilebur menjadi satu badan usaha berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
“Dari lima Perumda yang ada, empat akan kita gabungkan menjadi satu Perseroda. Yang tidak ikut digabung adalah Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan,” katanya.
Empat Perumda yang masuk dalam rencana penggabungan yakni Perumda Tarakan Energi Mandiri, Perumda Tarakan Media Telekomunikasi, Perumda Tarakan Aneka Usaha, dan Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri.
Khairul menyebut Perumda Tirta Alam Tarakan dipertahankan karena kondisi keuangannya dinilai masih sehat dan memiliki segmen pasar yang jelas. Sementara empat Perumda lainnya membutuhkan pola pengelolaan dan dukungan permodalan yang berbeda.
“Kalau yang Tirta Alam itu masih sehat dan memang punya pasar sendiri. Sementara yang empat ini kondisinya belum sehat, sehingga kita perlu mencari pola pengelolaan yang baru,” ungkapnya.
Menurutnya, penggabungan tersebut bukan hanya karena keterbatasan kemampuan APBD dalam memberikan tambahan penyertaan modal. Pemerintah juga mempertimbangkan keberlanjutan perusahaan dan peluang pengembangan usaha melalui investasi pihak swasta.
“Kalau kita ubah menjadi Perseroda implikasinya ada dana investasi swasta masuk. Karena kita sekarang ini sudah tidak mampu juga memberikan mereka tambahan penyertaan modal terus di empat itu, maka bergabung,” terang Khairul.
Perubahan menjadi Perseroda akan membuka ruang bagi investor untuk masuk dan memperkuat modal perusahaan. Dengan demikian, pengembangan badan usaha tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan pemerintah daerah.
“Jadi nanti ada ruang bagi pihak swasta untuk masuk memberikan investasi. Kita tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada APBD untuk menambah modal perusahaan,” ujarnya.
Meski membuka peluang investasi swasta, Pemkot Tarakan tetap akan mempertahankan kendali terhadap perusahaan hasil penggabungan tersebut. Pemerintah daerah memastikan kepemilikan saham mayoritas tetap berada di tangan pemerintah.
“Pemerintah daerah tetap menjadi pemegang saham mayoritas. Minimal 51 persen saham tetap kita pegang,” tegasnya.
Dengan komposisi tersebut, investor swasta dapat memberikan tambahan modal sekaligus mendukung pengembangan usaha, sementara Pemkot Tarakan tetap memiliki kendali dalam menentukan arah kebijakan perusahaan.
“Jadi kendali pemerintah tetap ada, tetapi kita membuka ruang untuk investasi. Harapannya perusahaan ini bisa berkembang tanpa terus-menerus meminta tambahan penyertaan modal dari pemerintah,” pungkas Khairul. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT