TARAKAN - Kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) diperkirakan akan memberi efek berantai terhadap perekonomian daerah. Meski tidak secara langsung mengganggu stabilitas ekonomi, pengurangan pendapatan ASN dinilai berpotensi menekan konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi Kota Tarakan.
Saat dikonfirmasi, Akademisi Ekonomi dari Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., mengatakan, pandangan tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang ia lakukan mengenai pengaruh belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat pengangguran di Kalimantan Utara (Kaltara).
Menurutnya, dari seluruh komponen belanja pemerintah, hanya belanja pegawai yang terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta penurunan angka pengangguran.
"Penelitian kami menunjukkan belanja pegawai merupakan satu-satunya komponen belanja pemerintah yang memiliki dampak positif signifikan terhadap penurunan pengangguran dan peningkatan PDRB. Sementara belanja barang dan jasa maupun belanja modal tidak menunjukkan pengaruh yang sama," ujarnya, Jumat (7/8).
Margiyono menjelaskan, secara statistik belanja modal bahkan menunjukkan hubungan negatif terhadap PDRB. Ia menegaskan kondisi tersebut bukan berarti pembangunan infrastruktur merugikan daerah, melainkan dipengaruhi oleh tren data selama periode penelitian.
"Belanja modal turun dalam dua tahun terakhir, tetapi PDRB justru naik. Secara statistik hubungan itu menjadi negatif. Selain itu, belanja modal juga belum sepenuhnya dinikmati masyarakat lokal karena banyak proyek menggunakan tenaga kerja, material, maupun pelaku usaha dari luar daerah," katanya.
Ia mengatakan hasil penelitian tersebut telah dipaparkan kepada pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara melalu,i forum diseminasi yang difasilitasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
Menanggapi adanya pemotongan TPP ASN sekitar 10 persen, Margiyono menilai dampaknya memang tidak sebesar apabila yang dikurangi adalah gaji pokok. Namun, karena TPP merupakan tambahan penghasilan yang sebagian besar dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka penurunannya tetap akan memengaruhi daya beli masyarakat.
"TPP itu tambahan pendapatan yang mendorong konsumsi pegawai. Ketika tambahan pendapatan itu berkurang, konsumsi rumah tangga juga akan ikut menurun. Itu yang kemudian memengaruhi aktivitas ekonomi," katanya.
Ia memperkirakan penurunan rata-rata pendapatan ASN akibat pemotongan TPP berada pada kisaran lima persen apabila dihitung bersama gaji pokok. Dampaknya terhadap PDRB memang tidak sebesar angka tersebut, namun tetap akan terasa.
"Pengaruhnya pasti ada, hanya besarannya tidak sampai lima persen terhadap PDRB. Karena struktur ekonomi Tarakan tidak hanya ditopang belanja pemerintah," ujarnya.
Margiyono menjelaskan, perekonomian Tarakan saat ini lebih banyak digerakkan oleh aktivitas sektor perbankan. Berdasarkan data tahun 2025, dana yang beredar melalui perbankan mencapai sekitar Rp 14 triliun, jauh lebih besar dibandingkan total belanja pemerintah daerah yang hanya sekitar Rp 1 triliun.
"Kalau kredit perbankan terus tumbuh, maka dampak penurunan belanja pegawai bisa tertutupi. Mesin ekonomi Tarakan saat ini sebenarnya adalah perputaran dana melalui sektor perbankan," katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan dominasi sektor perbankan juga memiliki konsekuensi terhadap pasar tenaga kerja. Menurutnya, pembiayaan dari bank selalu mengedepankan prinsip efisiensi sehingga pelaku usaha cenderung menggunakan tenaga kerja seminimal mungkin.
"Setiap kredit bank didasarkan pada studi kelayakan. Tujuannya mencari usaha yang efisien dan menguntungkan. Akibatnya, penggunaan0 tenaga kerja juga dibuat seefisien mungkin. Kalau cukup lima orang, tidak akan mempekerjakan sepuluh orang," jelasnya.
Karena itu, belanja pemerintah memiliki fungsi penting untuk menyeimbangkan dampak tersebut melalui penciptaan aktivitas ekonomi yang lebih banyak menyerap tenaga kerja. "Kalau belanja pemerintah ikut menurun sementara ekonomi hanya bertumpu pada sektor perbankan, maka potensi peningkatan pengangguran harus diwaspadai. Belanja pemerintah sebenarnya menjadi penyeimbang terhadap dampak efisiensi sektor swasta," tukasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT