TARAKAN - Penyesuaian anggaran masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah daerah pada tahun ini. Di tengah keterbatasan fiskal, setiap organisasi perangkat daerah dituntut menyusun skala prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.
Sehingga untuk tetap menjalankan roda pemerintahan di tengah gempuran efisiensi, Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan menjalankan kebijakan pemangkasan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 10 persen pada seluruh ASN di Kota Tarakan.
Saat dikonfirmasi, Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes mengatakan, meski salah satu penyesuaian anggaran berdampak pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), namun hal tersebut tidak akan berdampak pada pelayanan dasar ke masyarakat.
"Yang dipotong itu TPP saja, dan itu seluruh ASN. Kalau anggaran pendidikan yang lain, tidak ada yang kita potong," ujarnya, Kamis (6/8).
Menurut Khairul, seluruh program pendidikan yang langsung menyentuh masyarakat tetap dipertahankan. Mulai dari operasional sekolah, insentif guru, termasuk guru swasta, hingga berbagai program beasiswa tetap dialokasikan sebagaimana mestinya.
"Operasional sekolah tetap jalan. Insentif guru, termasuk guru swasta, tetap ada. Beasiswa bagi anak-anak tidak mampu jenjang SD, SMP, MTs, termasuk beasiswa prestasi untuk juara satu, dua, dan tiga juga tidak kita ganggu," katanya.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah juga tetap diberikan kepada lembaga pendidikan berbasis keagamaan, termasuk pondok pesantren yang setara dengan jenjang SD dan SMP. "Bantuan ke sekolah tetap jalan termasuk juga untuk pondok pesantren yang setara SD-SMP. Begitu juga layanan kesehatan tetap berjalan normal," tukasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT