TARAKAN - Evaluasi terhadap tata kelola Program Beasiswa Kaltara Unggul terus bergulir. Selain menyoroti pemerataan penerima, DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) juga mendorong adanya perubahan mekanisme seleksi agar lebih transparan dan mudah dipantau seluruh peserta.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Tamara Moriska mengatakan, hasil rapat kerja bersama Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltara menyepakati akan digelarnya rapat lanjutan dengan melibatkan lebih banyak pihak. Menurutnya, pembahasan tidak hanya melibatkan Biro Kesra, tetapi juga Biro Pemerintahan, Dinas Pendidikan serta instansi terkait lainnya.
"Hasil pertemuan hari ini kami sepakat akan menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan Biro Pemerintahan, Dinas Pendidikan dan pihak-pihak terkait agar evaluasinya lebih komprehensif," ujarnya kepada Radar Tarakan, Kamis (6/8).
Tamara menegaskan, usulan penghentian penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul tahun anggaran 2026 tidak memungkinkan dilakukan. Pasalnya, seluruh tahapan program telah berjalan sehingga penghentian justru dikhawatirkan menimbulkan polemik baru.
"Kalau dihentikan sekarang justru akan menimbulkan polemik baru. Yang paling penting adalah melakukan evaluasi terhadap asas keadilan dan transparansi pelaksanaannya," tegasnya.
Menurut Tamara, hingga kini pihaknya masih menerima berbagai aspirasi dari mahasiswa yang menilai masih ada kampus maupun daerah tertentu yang belum memperoleh kesempatan secara proporsional dalam program tersebut. Karena itu, persoalan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak terus berulang.
"Saya masih menerima pesan bahwa ada kampus lokal atau daerah tertentu yang merasa dianak-tirikan. Polemik seperti ini harus kita selesaikan agar tidak terus berulang," ungkapnya.
Sebagai solusi, DPRD Kaltara mengusulkan agar proses seleksi beasiswa pada tahun mendatang menggunakan sistem berbasis aplikasi seperti Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Dengan sistem tersebut, peserta dapat memantau secara langsung proses seleksi sehingga lebih terbuka dan akuntabel.
"Di zaman teknologi sekarang mestinya pemerintah bisa menghadirkan aplikasi seleksi yang transparan seperti SPMB. Mahasiswa bisa melihat posisi mereka secara langsung sehingga apabila peluangnya kecil, mereka dapat segera mencari alternatif beasiswa lain," katanya.
Selain itu, DPRD juga meminta agar distribusi kuota penerima beasiswa memperhatikan pemerataan antarkabupaten/kota sehingga seluruh daerah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat program.
Tamara berharap seluruh masukan yang berkembang dalam rapat tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan tata kelola Beasiswa Kaltara Unggul pada tahun mendatang sehingga pelaksanaannya lebih adil, transparan, dan tidak lagi menimbulkan polemik.
"Kami ingin sistem beasiswa ini benar-benar adil, terbuka, dan bisa diakses seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat tanpa menimbulkan kesan adanya keberpihakan," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT