TARAKAN – Penutupan sementara lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan dinilai tidak hanya berdampak terhadap yayasan pengelola. Kondisi tersebut juga memengaruhi ribuan pelajar yang selama ini menjadi penerima manfaat program nasional tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan Simon Patino mengatakan, pihaknya terus menerima pertanyaan dari masyarakat mengenai belum beroperasinya kembali lima dapur MBG yang sebelumnya dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Simon, dampak terbesar justru dirasakan para siswa yang kehilangan layanan makan bergizi gratis. "Yang kami pikirkan bukan sekadar dapurnya, tetapi hak anak-anak Kota Tarakan untuk mendapatkan makanan bergizi gratis. Kalau satu dapur melayani sekitar 2.000 anak, berarti ada sekitar 10.000 anak yang terdampak. Banyak orang tua dan siswa bertanya kepada kami kenapa program ini belum berjalan lagi," ujarnya, Kamis (6/8).
Ia berharap BGN segera memberikan kepastian mengenai status lima dapur yang masih belum beroperasi. Terlebih, sejumlah pengelola disebut telah memenuhi seluruh persyaratan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sebelumnya.
Menurut Simon, Program MBG merupakan program strategis nasional yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sehingga proses pengaktifan kembali dapur tidak semestinya berlarut-larut hanya karena persoalan administrasi.
"Kami ingin ada kepastian. Kalau memang semua persyaratan sudah dipenuhi, seharusnya dapur-dapur itu dapat kembali beroperasi sehingga pelayanan kepada anak-anak tidak terus terhenti," ujarnya.
Terkait informasi adanya salah satu dapur yang berhenti beroperasi karena tenaga ahli gizi mengundurkan diri, Simon mengaku hingga kini belum menerima laporan resmi mengenai hal tersebut.
"Kami belum mendapatkan informasi resmi mengenai hal itu. Yang pasti DPRD akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kepastian dari BGN agar lima dapur tersebut bisa kembali beroperasi," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT