TARAKAN - Polemik dugaan penyebaran data pribadi atau doxing yang menyeret nama Direktur PDAM Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan masih menjadi perhatian publik. Persoalan yang sebelumnya ramai di media sosial itu kini kembali bergulir pada desakan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mencopot Iwan dari jabatannya.
Menanggapi aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa pada Jumat (31/7) lalu, Direktur PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, Iwan Setiawan mengaku menghargai aksi tersebut sebagai bagian dari demokrasi. Menurutnya, kritik merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Sehingga, ia mengaku tidak mempermasalahkan aksi mahasiswa selama dilakukan untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan publik.
"Ya, itu kan setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya. Itu wajarlah kalau menurut saya. Sepanjang itu untuk mengkritisi kebijakan publik, saya menghargai. Saya juga pernah menjadi mahasiswa," ujarnya, Minggu (2/10).
Dalam pengamatannya sejauh kasus ini bergulir, ia menyoroti tudingan yang diarahkan kepadanya yang disebut sebagai pejabat arogan. Iwan menegaskan tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia menjelaskan kronologi komunikasi dengan salah seorang mahasiswa bernama IBL yang menjadi awal munculnya polemik. Menurutnya, saat menerima pesan WhatsApp pada 23 Juni lalu, dirinya telah memberikan respons berupa tanda jempol sebagai bentuk balasan awal sambil menunggu pengirim memperkenalkan diri.
"Saya tidak tahu kalau dibilang pejabat arogan. Sepengetahuan saya, waktu Saudara IBL menghubungi saya tanggal 23 Juni malam, saya kasih jempol. Harapan saya dia memperkenalkan diri dulu. Tapi kemudian disebut saya tidak merespons, padahal saya merespons," katanya.
Iwan mengungkapkan, setelah mengetahui terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ikut muncul dalam unggahan percakapan tersebut, dirinya langsung meminta maaf, mengaburkan data tersebut, kemudian menghapusnya.
"Saya juga sudah meminta maaf. Saya tidak tahu ternyata di situ ada NIK. Langsung saya blur dan sekarang sudah saya hapus. Jadi kalau dibilang tidak merespons, saya juga kaget," jelasnya.
Ia juga memastikan laporan yang sempat dibuat ke kepolisian tidak lagi dilanjutkan. Bahkan sesuai arahan Wali Kota Tarakan, laporan tersebut akan dicabut karena persoalan dinilai telah selesai. "Polisi memang meminta bukti, tetapi saya tidak memberikan bukti itu karena saya pikir masalahnya sudah selesai. Saudara Iqbal juga mengakui lurah sudah meminta izin kepadanya untuk publikasi," ucapnya.
"Jadi saya rasa persoalan itu selesai. Arahan Pak Wali juga laporan itu akan kami cabut. Tidak ada masalah. Jadi saya bingung kalau disebut arogan," sambungnya.
Di sisi lain, Iwan menegaskan pelayanan publik yang dijalankan PDAM selama ini tetap menjadi prioritas. Ia mengaku selalu membuka komunikasi dengan masyarakat melalui berbagai saluran. "Kalau masalah pelayanan publik, semua WhatsApp, DM Instagram maupun Messenger Facebook saya jawab. Silakan tanya masyarakat, keluhan PDAM mana yang tidak saya respons. Semua saya jawab," tegasnya.
Mengenai tuntutan mahasiswa yang meminta dirinya dicopot dari jabatan Direktur PDAM, Iwan menyatakan siap menerima keputusan apabila memang dinilai tidak mampu menjalankan tugas. Namun, menurutnya, penilaian terhadap seorang direktur harus didasarkan pada capaian kinerja, bukan tekanan opini.
"Kalau memang kinerja saya jelek, kapan pun saya siap dicopot. Itu wewenang Pak Wali Kota. Tapi kalau kinerja kami baik, masyarakat juga harus melihat secara objektif. Penilaiannya berbasis kinerja, bukan asumsi. Itu yang harus disikapi secara dewasa dan profesional," tegasnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya kepentingan politik di balik aksi tersebut, Iwan enggan berspekulasi. Sebagai gambaran capaian perusahaan, Iwan menyebut hasil survei kepuasan pelanggan selama ini menunjukkan kinerja PDAM berada pada kategori sangat baik. Selain itu, ia mengklaim distribusi air bersih kini jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu.
"Kalau soal ada unsur politik atau tidak, yang tahu mereka sendiri. Saya tidak ingin berandai-andai. Yang jelas orang menyampaikan protes itu hal yang wajar," katanya.
"Survei kepuasan pelanggan paling tinggi itu PDAM. Termasuk dividen dan kecepatan pelayanan juga tinggi. Itu bisa dicek di Bappeda. Dulu sekitar 25 ribu sambungan rumah, sekarang sudah 57 ribu sambungan rumah dan semuanya mengalir dengan tekanan yang baik. Keluhan pelanggan juga langsung kami respons. Jadi biarlah masyarakat yang menilai sendiri kinerja PDAM," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT