TARAKAN - Upaya pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan program bantuan pendidikan terus dilakukan meski di tengah keterbatasan fiskal. Penyesuaian kebijakan pun menjadi langkah yang ditempuh agar program beasiswa tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan mahasiswa sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
Saat dikonfirmasi, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Supa'ad Hadianto mengatakan, salah satu penyesuaian yang dilakukan yakni mengubah mekanisme pendaftaran Beasiswa Kaltara Unggul. Mulai tahun ini, proses pengusulan mahasiswa tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi melalui perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
"Perubahan itu dilakukan agar proses penyaluran bantuan lebih terarah dan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia," ujarnya, Senin (27/7).
"Melalui mekanisme baru itu, perguruan tinggi yang telah memiliki nota kesepahaman atau kerja sama dengan Pemprov Kaltara akan melakukan proses pendataan dan pengusulan mahasiswa yang memenuhi persyaratan," sambungnya.
Ia menjelaskan, melalui skema tersebut pemerintah provinsi tidak lagi menerima pendaftaran langsung dari mahasiswa. Seluruh proses administrasi dilakukan oleh kampus mitra sehingga verifikasi data calon penerima dapat dilakukan lebih mudah dan lebih terkontrol.
Saat ini terdapat tiga perguruan tinggi yang telah menjadi mitra dalam penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul, yakni Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Kaltara (Unikaltar), dan Universitas Terbuka (UT).
"Perguruan tinggi yang sudah memiliki kerja sama itulah yang mendapatkan akses pendaftaran. Jadi bukan berarti mahasiswa dari kampus lain tidak bisa memperoleh beasiswa, tetapi mekanismenya memang harus melalui kerja sama dengan pemerintah provinsi," katanya.
Meski demikian, Supa'ad memastikan kesempatan bagi perguruan tinggi lain untuk bergabung masih terbuka. Kampus yang belum masuk dalam skema tersebut didorong segera membangun komunikasi dengan Pemprov Kaltara agar dapat menjalin kerja sama pada pelaksanaan program berikutnya.
"Kalau ada kampus yang belum menjadi mitra, silakan membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi. Mekanisme kerja samanya dipenuhi sehingga ke depan mahasiswanya juga memiliki kesempatan memperoleh beasiswa seperti kampus lainnya," ucapnya.
Menurutnya, semakin banyak perguruan tinggi yang bermitra dengan Pemprov Kaltara, semakin luas pula akses mahasiswa terhadap program bantuan pendidikan tersebut. Karena itu, komunikasi antara pemerintah daerah dan seluruh perguruan tinggi dinilai penting agar tidak muncul kesalahpahaman mengenai perubahan kebijakan.
Ia juga mengingatkan mahasiswa dan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi mengenai Beasiswa Kaltara Unggul yang beredar melalui media sosial. Informasi terkait pendaftaran sebaiknya dipastikan melalui sumber resmi agar tidak terjadi kesalahan.
"Kalau ada informasi yang simpang siur mengenai pendaftaran beasiswa, sebaiknya dikonfirmasi langsung ke kampus atau pemerintah provinsi. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang keliru karena mengikuti informasi yang tidak resmi," tegasnya.
Supa'ad berharap kondisi keuangan daerah dapat kembali membaik pada tahun-tahun mendatang sehingga alokasi anggaran beasiswa bisa ditingkatkan. Dengan demikian, jumlah penerima manfaat akan semakin banyak dan lebih banyak perguruan tinggi dapat dilibatkan dalam program tersebut.
"Kami berharap ke depan anggaran beasiswa kembali meningkat sehingga semakin banyak mahasiswa yang bisa menerima manfaat," jelasnya.
"Kami juga berharap semakin banyak perguruan tinggi menjalin kerja sama dengan Pemprov Kaltara agar akses terhadap program Beasiswa Kaltara Unggul semakin luas dan dapat dirasakan oleh mahasiswa di seluruh Kaltara." pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT