Oleh:
Dr. Ana Sriekaningsih.,S.E.,S.Th.,M.M
Direktur Politeknik Bisnis Kaltara dan Anggota Forum Komunikasi Akademisi Penulis Populer Kebijakan Bank Indonesia
KEPUTUSAN Bank Indonesia (BI) pada 21–22 Juli 2026 untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di angka 5,75 persen mungkin terdengar seperti barisan angka statistik biasa bagi sebagian orang.
Namun, bagi para pelaku usaha kecil, perbankan, hingga masyarakat yang sedang mencicil rumah atau kendaraan, angka ini adalah petunjuk arah yang menentukan.
Di tengah kondisi ekonomi dunia yang masih bergejolak dan serba tidak pasti, BI memilih untuk mengambil langkah tenang: tidak terburu-buru menaikkan maupun menurunkan suku bunga.
Langkah ini bukanlah pilihan yang diambil tanpa alasan. Penahanan suku bunga acuan, yang diikuti Deposit Facility 4,75 persen dan Lending Facility 6,50 persen, merupakan jalan tengah yang paling bijak untuk menjaga dua hal sekaligus: memastikan nilai tukar Rupiah tidak goyah di mata mata uang asing, sembari menjaga agar roda bisnis dan penyaluran kredit di dalam negeri tetap berputar secara sehat.
Keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21–22 Juli 2026 untuk mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen, disertai Deposit Facility 4,75 persen dan Lending Facility 6,50 persen, menjadi sinyal navigasi moneter yang sangat penting.
Di tengah gejolak lanskap ekonomi global yang dipenuhi ketidakpastian geopolitik dan penyesuaian kebijakan bank sentral dunia, Bank Indonesia memilih berpijak pada prinsip pro-stability (terintegrasi dengan stabilitas) tanpa mengorbankan mesin pertumbuhan ekonomi domestik (pro-growth).
Pilihan untuk tidak terburu-buru memangkas maupun menaikkan suku bunga bukanlah sekadar langkah defensif biasa, melainkan kalkulasi matang untuk menjaga keseimbangan antara arus modal eksternal dan denyut sektor riil di dalam negeri.
Membentengi Rupiah di Tengah Gejolak Global
Sektor eksternal hari ini dipenuhi dinamika pasar keuangan global yang rentan bergejolak (volatile).
Dalam konteks ini, pertimbangan utama BI menahan suku bunga adalah untuk memperkuat jangkauan stabilitas nilai tukar Rupiah.
Dengan mempertahankan BI-Rate pada tingkat 5,75 persen, selisih tingkat imbal hasil (interest rate differential) antara instrumen keuangan domestik dengan suku bunga acuan global, terutama Federal Funds Rate (FFR), tetap berada di zona yang kompetitif.
Selisih ini menjadi daya tarik vital bagi masuknya aliran modal asing (capital inflow), baik melalui Surat Berharga Negara (SBN) maupun instrumen moneter pro-pasar seperti Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Dampak langsung dari bertahannya suku bunga ini adalah terjangkaunya eksposure risiko volatilitas Rupiah.
Rupiah tidak hanya mendapatkan pijakan defensif dari aksi spekulasi modal keluar (capital outflow), tetapi juga didukung oleh kondisi fundamental domestik yang sangat solid, di mana tingkat inflasi nasional terjaga secara konsisten pada rentang sasaran 2,5±1 persen.
Stabilitas nilai tukar adalah fondasi utama.
Tanpa kurs yang stabil, biaya impor barang modal dan bahan baku industri akan melambung, yang pada akhirnya dapat memicu racun imported inflation bagi konsumen dalam negeri.
Realitas Kredit Perbankan: Antara Kehati-hatian dan Peluang
Di sisi lain, keputusan moneter ini membawa implikasi langsung terhadap kinerja perbankan dan transmisi kredit.
Bagi sektor perbankan, BI-Rate yang bertahan di angka 5,75 persen, memberikan ruang kepastian terhadap biaya dana.
Suku bunga kredit perbankan memang diproyeksikan akan berada dalam fase stabil cenderung tinggi.
Bank tidak lagi terdesak untuk menaikkan SBDK (Suku Bunga Dasar Kredit), namun juga belum memiliki keleluasaan agresif untuk memangkas suku bunga pinjaman.
Bagi dunia usaha, situasi ini memberikan predictability, sebuah kepastian dalam mengkalkulasi risiko dan biaya investasi jangka menengah.
Namun, agar penahanan suku bunga acuan tidak mengerem laju penyaluran kredit ke sektor riil, BI menggunakan strategi jamu gendong kebijakan: kombinasi antara moneter yang ketat dan makroprudensial yang longgar.
Pelonggaran likuiditas melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) menjadi kunci pendorong agar perbankan tetap bergairah menyalurkan kredit.
Fokus dorongan kredit dialokasikan pada sektor-sektor manufaktur, hilirisasi, UMKM, hingga ekonomi hijau yang terbukti menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja.
Menatap Prospek ke Depan
Kebijakan moneter Juli 2026 menegaskan bahwa navigasi ekonomi Indonesia mengutamakan fondasi yang kokoh dibanding lompatan yang tergesa-gesa.
Menjaga stabilitas Rupiah dan mengendalikan ekspektasi inflasi adalah syarat mutlak sebelum kita berbicara tentang akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Dunia usaha dan perbankan kini dihadapkan pada momentum untuk mengoptimalkan efisiensi internal dan beradaptasi dengan era transformasi digital.
Dengan koordinasi yang erat antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah, ketahanan ekonomi nasional tidak hanya akan bertahan dari badai global, tetapi juga terus tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, kebijakan suku bunga bulan Juli ini memberikan kita pesan yang jelas: stabilitas adalah kunci utama sebelum kita melangkah lebih jauh.
Bagi masyarakat umum dan dunia usaha, bertahan di level 5,75 persen memberikan kepastian yang dibutuhkan untuk merencanakan keuangan tanpa perlu khawatir akan kejutan suku bunga yang tiba-tiba melambung.
Dengan inflasi yang tetap terkendali di kisaran 2,5±1 persen serta pasokan kredit yang terus didorong ke sektor-sektor produktif seperti UMKM dan hilirisasi, Indonesia punya modal yang cukup kuat.
Selama koordinasi antara kebijakan moneter dan perekonomian riil terus berjalan harmonis, ketahanan ekonomi kita tidak hanya sanggup bertahan dari dampak ketidakpastian global, tetapi juga memberi ruang bagi kesejahteraan masyarakat untuk terus tumbuh.(*)
Editor : Sophian Hadi