TARAKAN - Pelayanan publik yang terbuka tidak akan bermakna apabila masih ada kelompok masyarakat yang kesulitan mengakses informasi. Berangkat dari komitmen menghadirkan layanan yang setara bagi seluruh warga, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan membekali seluruh jajarannya dengan kemampuan dasar bahasa isyarat sebagai langkah mewujudkan pelayanan yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto mengatakan, sosialisasi bahasa isyarat menjadi bagian dari Kelas Integritas Bawaslu Kota Tarakan yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik yang profesional, setara, dan tanpa diskriminasi.
"Melalui sosialisasi bahasa isyarat ini, kami berharap jajaran Bawaslu Kota Tarakan memiliki kemampuan dasar untuk berkomunikasi dengan masyarakat penyandang disabilitas, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa terhambat dalam mendapatkan informasi maupun pelayanan," ujarnya, Kamis (23/7).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Tarakan bekerja sama dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN). Sosialisasi diikuti Kepala Sekretariat, para kepala subbagian, serta seluruh staf Bawaslu Kota Tarakan.
Anggota Bawaslu Kota Tarakan, A. Muh. Saifullah mengatakan, sebagai badan publik, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang sama.
"Langkah strategis dengan melakukan sosialisasi bahasa isyarat memastikan pelayanan Bawaslu Kota Tarakan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, mudah diakses serta ramah terhadap siapa saja, termasuk kawan-kawan yang tergolong dalam kelompok rentan," katanya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan, Rahmat Nur, menilai peningkatan kemampuan dasar bahasa isyarat menjadi langkah konkret dalam mendukung pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kerja sama dengan PPDI dan GERKATIN juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman jajaran Bawaslu terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
"Pelayanan publik harus mampu menjangkau seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Karena itu, kemampuan dasar dalam berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat menjadi salah satu upaya untuk menciptakan pelayanan yang lebih ramah, inklusif, dan mudah diakses," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT