SWEPPING : Kelompok pemuda Tarakan berkeliling kota memburuh seorang pria yang menyerupai perempuan yang disebut “boti”. TANGKAPAN LAYAR
TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mulai menyiapkan langkah pencegahan menyusul berkembangnya polemik terkait lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang menjadi perhatian masyarakat. Sebagai langkah awal, pemerintah akan menerbitkan surat edaran melalui Dinas Pendidikan sebagai upaya pencegahan dini agar tidak muncul tindakan yang dapat memperkeruh situasi.
Saat dikonfirmasi, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tarakan Muhammad Harris mengatakan, penerbitan surat edaran merupakan salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat koordinasi bersama sejumlah pihak. Pelaksanaannya juga akan dikoordinasikan dengan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) karena sebagian sekolah berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
"Yang kami sepakati kemarin adalah membuat edaran terlebih dahulu untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentu pelaksanaannya juga akan dikoordinasikan dengan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara karena menyangkut kewenangan sekolah tertentu," jelasnya, Kamis (23/7).
Harris menjelaskan, setelah surat edaran diterbitkan pemerintah akan menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dalam forum tersebut akan dibahas langkah-langkah lanjutan yang dinilai lebih efektif, termasuk program sosialisasi di sekolah maupun kepada masyarakat secara umum.
"Setelah itu kami akan melakukan rapat bersama seluruh pihak untuk mengambil solusi terbaik. Salah satunya mungkin melakukan pendekatan dan sosialisasi, baik di sekolah maupun kepada masyarakat secara umum," ungkapnya.
Selain itu, Pemkot Tarakan juga membuka kemungkinan mengaktifkan kembali forum atau tim yang sebelumnya pernah melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Namun, bentuk kelembagaan maupun mekanisme kerjanya masih akan dibahas lebih lanjut bersama seluruh instansi terkait.
"Informasinya dulu pernah ada tim yang melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Nanti akan kami bahas lagi apakah memang perlu dihidupkan kembali atau seperti apa bentuknya," katanya.
Harris juga menyoroti perkembangan informasi di media sosial yang dinilai berpotensi memperkeruh keadaan apabila tidak dikelola dengan baik. Menurutnya, perangkat daerah yang membidangi komunikasi publik perlu mengambil peran lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta menyampaikan informasi yang benar agar tidak memicu kesalahpahaman.
Ia menilai perkembangan teknologi informasi membuat penyebaran berbagai narasi berlangsung sangat cepat sehingga pemerintah tidak boleh hanya bersikap pasif. Komunikasi publik yang baik diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai persoalan yang berkembang.
"Perlu ada pemahaman yang utuh kepada masyarakat. Semua pihak harus mengambil peran agar situasi di Tarakan tetap aman dan kondusif," tegasnya.
Di sisi lain, Harris mengimbau seluruh elemen masyarakat menahan diri dan mempercayakan penanganan persoalan keamanan kepada aparat yang berwenang. Ia optimistis, melalui langkah pencegahan yang dilakukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama seluruh instansi terkait, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Tarakan tetap dapat terjaga.
"Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat menahan diri dan mempercayakan penanganan persoalan keamanan kepada aparat yang berwenang. Dengan langkah pencegahan yang dilakukan semua Forkopimda dan seluruh instansi terkait, kami optimistis situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Tarakan tetap dapat terjaga." pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT