TARAKAN – Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang mengubah skema penyaluran Beasiswa Kaltara menuai perhatian dari Politeknik Kaltara. Kampus vokasi tersebut berharap pemerintah daerah turut memberikan perhatian kepada perguruan tinggi vokasi karena mahasiswa memiliki beban biaya pendidikan yang lebih tinggi, terutama untuk praktik lapangan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Direktur Politeknik Kaltara, Dr. Muhammad Aris, M.Kes, mengatakan, karakter pendidikan vokasi berbeda dengan pendidikan akademik. Selain mengikuti perkuliahan, mahasiswa juga diwajibkan menjalani praktik di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan lainnya yang memerlukan biaya tambahan dan terus mengalami kenaikan.
"Kalau pemerintah ingin membantu mahasiswa, seharusnya kampus vokasi menjadi prioritas. Mahasiswa akademik sebagian besar tidak memiliki praktik seperti kami. Mahasiswa vokasi harus praktik di rumah sakit dan itu berbayar, bahkan biayanya terus meningkat," ujarnya.
Menurut Aris, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar mahasiswa Politeknik Kaltara berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas. Bahkan, lebih dari 80 persen mahasiswa berasal dari luar Kota Tarakan, termasuk dari kabupaten dan desa-desa di Kalimantan Utara.
"Mayoritas mahasiswa kami berasal dari daerah. Mereka datang ke Tarakan untuk kuliah dan banyak yang memang membutuhkan bantuan biaya pendidikan," katanya.
Ia menjelaskan, selama ini mahasiswa Politeknik Kaltara telah menerima berbagai bantuan pendidikan, baik melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah maupun beasiswa pemerintah daerah. Namun, kuota beasiswa daerah kerap tidak terserap maksimal karena kendala administrasi yang dihadapi mahasiswa.
"Sebenarnya kami mendapatkan kuota. Tetapi ada kalanya kuota itu tidak terpenuhi karena persyaratan administrasi mahasiswa belum lengkap. Kendala itu bukan karena mahasiswa tidak memenuhi syarat secara ekonomi, tetapi kesulitan memperoleh dokumen dari daerah asal," jelasnya.
Aris mengatakan, banyak mahasiswa berasal dari wilayah terpencil sehingga pengurusan dokumen harus dibantu keluarga atau aparat desa. Kondisi itu semakin sulit ketika mahasiswa sudah berada di Tarakan untuk kuliah.
"Ada juga saat pengurusan, mereka sudah berada di Tarakan sehingga tidak mungkin pulang hanya untuk mengurus berkas. Sementara orang tua mereka sebagian besar petani dan keterbatasan pengetahuan teknologi juga menjadi kendala," ungkapnya.
Meski demikian, ia memastikan penyaluran beasiswa yang telah diterima mahasiswa selama ini berjalan lancar karena dana langsung ditransfer ke rekening penerima. "Selama ini aman. Dana beasiswa langsung masuk ke rekening mahasiswa sehingga tidak melalui kampus," katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa'ad Hadianto, menjelaskan anggaran Beasiswa Kaltara tahun ini turun menjadi Rp 5 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dampaknya, mekanisme pendaftaran melalui jalur umum ditiadakan dan diganti dengan pola kerja sama antara Pemprov Kaltara dan perguruan tinggi.
Dalam skema tersebut, pemerintah hanya menjalin kerja sama dengan tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Terbuka (UT), dan Universitas Kaltara (Unikal). Masing-masing kampus diberi kewenangan menyeleksi dan mengusulkan mahasiswa penerima sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah.
"Karena ada efisiensi anggaran menjadi tinggal Rp 5 miliar, format pemberian beasiswa sekarang langsung ke kampus melalui kerja sama antara pemerintah provinsi dengan universitas. Hanya ada tiga perguruan tinggi yang masuk dalam kerja sama program beasiswa ini, yaitu UBT, UT, dan Unikal," kata Supa'ad. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT