TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan terus memperkuat strategi percepatan penurunan stunting dengan melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai ujung tombak di tingkat lingkungan. Para Ketua RT didorong tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi mata, telinga, sekaligus penyambung informasi pemerintah dalam mendeteksi dini balita yang berisiko mengalami stunting.
Arahan tersebut disampaikan Wali Kota Tarakan, dr Khairul, M.Kes, saat memberikan pembekalan kepada para Ketua RT. Menurutnya, keberadaan Ketua RT sangat strategis karena merupakan pihak yang paling memahami kondisi warganya, termasuk jika terdapat keluarga yang memiliki balita dengan risiko gangguan pertumbuhan.
Di mana keterlibatan RT menjadi semakin penting mengingat mobilitas penduduk di Tarakan yang cukup tinggi. Sebagai kota perdagangan dan jasa, Tarakan menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan. Tidak sedikit di antaranya datang bersama keluarga, termasuk anak-anak yang sejak awal telah mengalami persoalan gizi.
"Ketua RT adalah orang pertama yang mengetahui kondisi warganya. Kalau ada pendatang baru yang membawa balita atau ada anak yang mulai menunjukkan gejala kekurangan gizi, segera laporkan agar bisa ditindaklanjuti oleh puskesmas maupun posyandu," ujarnya, Rabu (22/7).
Ia mengungkapkan, beberapa tahun lalu hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sempat menunjukkan prevalensi stunting di Tarakan mencapai sekitar 25 persen. Angka tersebut sempat menjadi perhatian karena tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat Kota Tarakan. Menurutnya, tingkat kemiskinan di Tarakan justru tergolong rendah, bahkan berada di bawah lima persen atau jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
"Hasil survei itu sempat membuat kita bertanya-tanya. Mengapa angka stunting tinggi, sementara angka kemiskinan di Tarakan rendah. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata ada banyak pendatang yang datang mencari pekerjaan dengan membawa anak-anak yang sebelumnya sudah mengalami masalah gizi," katanya.
Selain faktor mobilitas penduduk, pemerintah juga menemukan bahwa kasus stunting banyak terkonsentrasi di kawasan pesisir, seperti Pantai Amal dan Selumit Pantai. Kondisi sosial masyarakat pesisir menjadi salah satu faktor yang ikut memengaruhi tumbuh kembang anak.
Ia menjelaskan, sebagian besar kepala keluarga di wilayah tersebut bekerja sebagai nelayan yang harus melaut dalam waktu cukup lama. Akibatnya, pengasuhan anak sering kali sepenuhnya diserahkan kepada anggota keluarga lain sehingga pemenuhan kebutuhan gizi balita tidak selalu optimal.
"Di kawasan pesisir ini perlu perhatian lebih. Orang tua bekerja di laut, sehingga pengawasan terhadap pola makan dan tumbuh kembang anak kadang kurang maksimal. Karena itu peran lingkungan, termasuk Ketua RT, menjadi sangat penting," tuturnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT